Proyek Jalan BKKD di Mayangkawis Balen, Harusnya Perhatikan Aksebilitas Warga!

Reporter : Waluyo Wahyu Utomo

SuaraBojonegoro.com – Pembangunan jalan aspal di Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, yang bersumber dari program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) menuai sorotan warga. Meski tujuannya untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antarwilayah, pelaksanaannya dinilai kurang memperhatikan aksesibilitas masyarakat selama masa pengerjaan. Jumat (01/11/2025)

Sudah lebih dari satu bulan, warga mengaku sulit melintasi jalan utama desa karena proyek menutup total akses kendaraan. Kondisi itu membuat aktivitas ekonomi dan sosial warga terganggu, terlebih tidak adanya jalan alternatif yang bisa digunakan.

“Susah lewat, sudah lebih dari sebulan. Kami mau kerja, antar anak sekolah, atau bawa hasil panen jadi terhambat,” keluh salah satu warga.

Baca Juga:  Diduga Baru Seumur Jagung Jalan Aspal Sudah Banyak Yang Rusak

Bahkan, salah satu keluarga yang tengah melaksanakan hajatan mantu ikut terdampak karena tamu kesulitan menuju lokasi. Warga menilai, proyek yang seharusnya membawa manfaat justru belum memperhatikan kebutuhan masyarakat selama proses berlangsung.

“Kami senang jalan diperbaiki, tapi seharusnya tetap dipikirkan agar warga tidak sampai berhenti beraktivitas,” ujar warga lainnya.

Sementara itu, Masdi, selaku Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) Desa Mayangkawis, membenarkan adanya kendala selama pengerjaan. Namun, ia memastikan bahwa jalan kini sudah bisa dilalui, meski belum sepenuhnya selesai.

Memang benar waktu itu warga kesulitan karena tidak ada jalan alternatif. Sekarang sudah lancar kembali, meski belum maksimal. Terima kasih atas pengertian masyarakat,” ujar Masdi.

Baca Juga:  Konsultan Pengawas Akui Lalai, Proyek BKKD Ngampal Berujung Dugaan Ketidaksesuaian RAB

Proyek ini menjadi bagian dari program BKKD yang bersumber dari anggaran induk APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 yang mencapai Rp2,3 miliar. Namun, kasus di Mayangkawis menjadi cerminan bahwa pelaksanaan di lapangan masih perlu pengawasan ketat, terutama terkait perencanaan akses warga dan manajemen waktu pengerjaan.

Pemerintah daerah diharapkan lebih tegas dalam memastikan agar setiap proyek BKKD tidak hanya menitikberatkan pada hasil fisik, tetapi juga memperhatikan dampak sosial sementara yang dirasakan masyarakat. Infrastruktur yang baik seharusnya tidak dibangun dengan mengorbankan kenyamanan publik selama prosesnya. (Why/Red)