SUARABOJONEGORO.COM – Program sertifikat gratis bagi warga miskin yang disiapkan pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Wakil Bupati (Cawabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono dan Mitroatin, mendapat sambutan positif dari kalangan PKK di tingkat desa.
Lembaga perempuan yang menjadi mitra pemerintah desa ini menilai, program dari pasangan yang dikenal masyarakat dengan sebutan “Mulyo – Atine” itu dapat membantu meringankan beban warga miskin untuk memperoleh bukti sah atas kepemilikan tanah. Sekaligus mempercepat penuntasan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dari pemerintah pusat.
Anggota PKK Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Fauziah (35), menyampaikan, masih banyak warga miskin di desanya yang belum mampu menyertifikatkan tanahnya. Mereka adalah keluarga penerima beras miskin (Raskin).
“Kalau datanya di kantor desa, saya kurang tahu persis detailnya,” ujar Fauziah kepada wartawan, Sabtu (28/4/2018).
Diakui, masalah biaya menjadi salah satu penyebab utama warga miskin tidak menyertifikatkan tanahnya. Untuk mendapatkan sertifikat dengan biaya murah, mereka hanya mengandalkan program PTSL.
“Jadi sebagian masih ada yang belum menyertifikatkan tanahnya,” imbuhnya.
Program yang dirancang Pak Mul dan Bu Mit, sapaan karib mereka, ini bisa meringankan beban warga miskin. Sekaligus membantu pemerintah pusat menuntaskan program sertifikat tanah yang belum merata.
“Harapannya ya bisa tuntas semuanya,” pungkasnya.
Senada disampaikan anggota PKK Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, Khozinatun. Dia menyatakan, masih ada ratusan bidang tanah yang belum disertifikatkan.
“Setahu saya, tahun ini pemdes telah mengikutsertakan semua warga untuk program PTSL,” sambungnya dikonfirmasi terpisah.
Saat ini, Pemdes masih melakukan verifikasi, dan akan ditentukan oleh Kantor Pertanahan Negara (KPN). Pihaknya tetap berharap warga miskin bisa mendapatkan program sertifikasi gratis.
“Penting sekali, jadi setuju kalau ada program sertifikasi gratis,” tegasnya.
Menurutnya, warga miskin yang memiliki sertifikat tanah akan lebih mudah memperoleh pinjaman di lembaga keuangan untuk permodalan.
“Mereka bisa mendirikan usaha baru yang dapat meningkakan ekonomi keluarganya,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan data sistem informasi dan komunikasi data ( Siskada) 1 Kementerian Sosial (Kemensos), jumlah keluarga miskin di Bojonegoro, tahun 2017 mencapai 175.011 kepala keluarga (KK). Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan data PPLS 2011 sebanyak 118.354 KK.
Menanggapi hal itu, Cawabup Mitroatin, menyatakan, selain memberikan sertifikat gratis bagi warga miskin, kedepan pihaknya juga akan menggulirkan program ekonomi rumahan.
Melalui program ini, lanjut dia, warga akan diberi pelatihan dan pendampingan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya menjadi usaha produktif. Serta memberikan akses pasar agar usaha yang dijalankan dapat berkembang.
“Kami akan dibarisan terdepan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Program yang kami siapkan ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan,” tegas mantan Ketua DPRD Bojonegoro, yang berpasangan dengan Cabup mantan Sekda Bojonegoro, Soehadi Moeljono ini. (*/red)
