Pemkab Bojonegoro Luncurkan BERTAPPA, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meluncurkan inovasi Bersama Tegakkan Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Forum Kolaboratif dan Lapor Kepenak (BERTAPPA) sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Peluncuran BERTAPPA digelar di Ruang Angling Dharma Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (17/9/2026). Kegiatan tersebut dirangkai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dibuka langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono.

Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyoroti masih adanya kesenjangan gender di Kabupaten Bojonegoro. Hal itu tercermin dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Bojonegoro tahun 2025 yang berada di angka 0,352, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,225.

“Data IKG ini menjadi pengingat tegas bahwa masih ada pekerjaan besar dalam mengatasi kesenjangan, khususnya di aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta partisipasi ekonomi perempuan,” tegas Setyo Wahono di hadapan jajaran perangkat daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Pengarusutamaan Gender (PUG), kata dia, tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi maupun sekadar dokumen.

Baca Juga:  Pedagang Rengkek Rasakan Bantuan Modal Dari Pemkab Bojonegoro Untuk Tingkatkan Usaha

PUG harus benar-benar terintegrasi dalam tujuh siklus pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.

“Inklusi sosial adalah kunci. Pembangunan yang berhasil tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan dampaknya dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, lansia, dan penyandang disabilitas,” ujarnya.

BERTAPPA yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak.

Melalui inovasi tersebut, sinergi antara Pokja PUG, APIP, APH, perangkat daerah, serta elemen masyarakat diperkuat agar berbagai persoalan terkait perempuan dan anak dapat ditangani secara lebih cepat dan terpadu.

Pemkab Bojonegoro berharap keberadaan forum kolaboratif tersebut mampu mengurangi hambatan koordinasi maupun ego sektoral yang selama ini berpotensi menghambat penanganan persoalan perempuan dan anak.

Peluncuran BERTAPPA sekaligus menjadi bagian dari persiapan Pemkab Bojonegoro menghadapi Verifikasi Lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026. Namun, Pemkab menegaskan bahwa proses tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar penghargaan.

Baca Juga:  BPKAD Bojonegoro Sebut Deposito Bermanfaat Bagi Rakyat, PMII Sebut Pembodohan Rakyat

Verifikasi lapangan diharapkan menjadi momentum untuk membuktikan bahwa integrasi gender dalam pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Bojonegoro Ahmad Hernowo Wahyutomo mengatakan, Bimtek PUG digelar untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan sensitivitas gender bagi perangkat daerah maupun APH.

“Melalui Bimtek dan peluncuran inovasi BERTAPPA ini, kami ingin memperkuat kapasitas serta kesadaran bersama mengenai pentingnya kesetaraan gender. Kami berharap seluruh OPD dapat mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah,” jelasnya.

Di sisi lain, APH diharapkan dapat menerapkan perspektif keadilan gender dalam setiap proses hukum maupun pelaksanaan tugas di lapangan.

Ahmad Hernowo menambahkan, BERTAPPA juga menjadi sarana untuk memperkuat forum kolaboratif lintas sektor sekaligus menyediakan mekanisme Lapor Kepenak yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak.

“Melalui sinergi yang solid antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat, kami optimistis dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, serta mengoptimalkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Lis/Red)