Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Sejumlah pekerja dalam proyek Sport Centre Bojonegoro yang berlokasi di kawasan Jalan Veteran, tepat di lingkungan Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro terpantau tidak menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti tidak tersedianya alat pelindung diri (APD) dan lemahnya pengawasan terhadap prosedur keselamatan di lapangan. Jumat (31/10/25).
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pekerja tampak melakukan aktivitas diketinggian tanpa perlengkapan keselamatan memadai. Mereka berdiri di atas struktur beton dan besi setinggi sekitar tujuh meter tanpa menggunakan helm keselamatan maupun safety harnes.
Dari data yang dihimpun proyek Sport Centre ini menelan anggaran sebesar Rp16,171 miliar dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 yangmana proyek tersebut dikerjakan oleh PT JET, selaku penyedia jasa, dengan CV BSK sebagai konsultan pengawas. Berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor 640/963/FL.BTB/412.205/2025 tertanggal 6 Agustus 2025, masa pelaksanaan proyek ditetapkan selama 135 hari kalender.
Pada proyek bernilai miliaran rupiah tersebut diharapkan ada teguran dan efektivitas pengawasan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro. Seharusnya proyek pemerintah menjadi contoh dalam penerapan standar keselamatan kerja, bukan justru memperlihatkan kelalaian yang berpotensi mengancam keselamatan pekerja.
Praktisi K3 dari LSP Kompetensi Keselamatan Kerja (LSP K3), R. Herjuna, menegaskan bahwa pekerjaan di ketinggian di atas dua meter wajib mengikuti prosedur Working at Height sesuai standar K3 yangmana Pekerja harus dilengkapi dengan full body harness, tali pengaman, helm, dan rompi reflektif.
“Jika tidak, risiko jatuh dari ketinggian bisa berakibat fatal,” katanya.
Herjuna juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem K3 di lokasi proyek, termasuk penugasan petugas pengawas K3 yang berkompeten.
“Penerapan K3 bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga tanggung jawab moral dan hukum. Setiap kontraktor dan pihak terkait wajib memastikan pekerja terlindungi,” pungkasnya
Kepala Dinas PKPCK Bojonegoro saat dikonfirmasi terkait hal tersebut belum memberikan jawaban. (Bim/red).








