SUARABOJONEGORO.COM – Mobil multiguna untuk kedaruratan bagi setiap desa yang digagas pasangan Calon Bupati (Cabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono, dan Calon Wakil Bupati (Cawabup), Mitroatin, diapresiasi sejumlah kepala desa di daerah pinggiran hutan. Mereka menilai program tersebut akan membantu pemerintah desa, dalam memberikan pelayanan kedaruratan kepada warganya.
Kepala Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Harinto, mengatakan, pernah mengajukan kepada Pemkab Bojonegoro, tapi tidak disetujui. Sehingga, sekarang ini terpaksa menggunakan kendaraan pribadi untuk membantu warga yang membutuhkan pelayanan kedaruratan.
“Kendaraan multiguna bagi desa kami ini sangat penting, karena sekarang ini pakai mobil Panther tahun 1996 sebagai solusinya,” katanya kepada wartawan, Kamis (08/03/18).
Secara geografis, Desa Bobol memiliki luas wilayah yang paling besar di Kecamatan Sekar. Dari tujuh dusun, empat dusun diantaranya jaraknya sangat jauh, dan terpisah oleh perbukitan dan hutan. Sementara fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Rawat Inap-nya, terletak di kota Kecamatan Sekar.
“Untuk menjangkau jaraknya sudah puluhan kilometer dari dusun-dusun tersebut,” jelasnya.
Pihaknya sangat antusias jika ada program bantuan kendaraan operasional multiguna. Pemdes tidak bisa menganggarkan untuk pengadaan kendaraan tersebut melalui Dana Desa (DD), maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
“Hampir setiap hari, mobil saya itu dipakai warga. Ya mengantarkan orang sakit, ya kegiatan sosial, ya kegiatan kemah, banyak sekali pokoknya,” tandasnya.
Pihaknya berharap, Pemkab Bojonegoro ke depan meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sehingga, warga di Kecamatan Sekar tidak perlu jauh-jauh mendapatkan perawatan baik di wilayah kota. Apalagi jaraknya mencapai 70 Km, atau di Kabupaten Madiun yang jarajnya mencapai 30 Km.
“Harapan kami siapapun yang terpilih jadi Bupati nanti, benar-benar memperhatikan rakyat kecil di Kecamatan Sekar, terutama Desa Bobol,” tandasnya.
Selain itu juga meningkatkan perbaikan infrastruktur jalan, dan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar memiliki mata pencaharian bertani di wilayah hutan.
Senada disampaikan Kepala Desa Cancung, Kecamatan Bubulan, Pujiono. Dia katakan, selama ini kendaraan operasional masih memanfaatkan kendaraan pribadi berupa mobil pick up dengan bak terbuka.
“Dari dulu, Pemdes tidak punya kendaraan operasional. Jadi kalau warga membutuhkan ya pakai itu,” ujarnya.
Meskipun di Desa Cancung dekat dengan Puskesmas Bubulan, namun kebanyakan warga tetap menghubungi Kepala Desa untuk mendapatkan bantuan transportasi. Baik itu mengantarkan orang sakit, hajatan, atau lainnya.
“Kebanyakan untuk orang sakit atau kecelakaan,” imbuhnya.
Jika nantinya, Pemkab memberikan bantuan kendaraan, Pemdes akan menerima dengan senang hati. Karena selain bermanfaat bagi kondisi darurat warga, juga untuk kegiatan lainnya.
“Kalau fasilitas kesehatan, di sini sudah ada Puskesmas Rawat Inap. Jadi kebutuhan warga tercukupi. Hanya ya itu, kalau dirujuk keluhannya ya kejauhan,” tandasnya.
Dia berharap, Bupati terpilih mendatang untuk memfokuskan salah satu program di suatu desa. Agar, Pemdes bisa mengefisiensikan kegiatan tersebut menyesuaikan anggaran.
“Kalau misalnya program kesehatan sudah maksimal, sudah bagus misalnya. Baru kemudian Pemkab memberikan program lainnya,” tandasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD), Jumari, menyampaikan, ada beberapa desa di beberapa kecamatan yang memiliki kendaraan operasional sendiri, tapi jumlahnya tak banyak.
“Sedikit ya, setahu saya ada dua atau tiga desa yang punya,” imbuh Jumari.
Sesuai regulasi baik ADD ataupun DD, tidak diperbolehkan untuk pembelian kendaraan operasional desa. Hal ini pernah dibahas beberapa waktu lalu, dan Pemkab memiliki alasan untuk menolak adanya pengajuan tersebut.
“Jadi, Pemkab memiliki perhitungan sendiri untuk pengadaan kendaraan operasional desa. Karena besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membeli satu unit kendaraan,” tutur Djumari.
Dia menyarankan kepada Pemdes agar menyewa saja jika memang membutuhkan. Dengan penghitungan satu bulan hanya lima juta.
“Kalau beli kan mahal, belum lagi operasionalnya, belum juga perawatannya. Jadi butuh anggaran besar,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Prianto, mengakui, selama ini ada keterbatasan mobilisasi pasien dari pelayanan kesehatan tingkat dasar, maupun kebutuhan lainnya yang dialami oleh Pemerintah Desa.
“Dengan adanya kendaraan multiguna, diharapkan bisa membantu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga secara cepat dan tanggap agar segera tertangani,” tegas Sukur dikonfirmasi terpisah.
Selama ini, pelayanan kesehatan dari Pemkab memang sudah ada. Hanya saja, sejauh mana efektivitas keberadaan fasilitas kesehatan itu terhadap pelayanan publik ini yang diperhitungkan.
“Ini harus dicarikan jalan dan upaya, bagaimana pelayanan kesehatan bisa efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Selama ini, Dewan seringkali mendapat keluhan dari masyarakat terkait kurangnya pelayanan kesehatan. Sehingga, dengan adanya kendaraan multiguna ini nantinya tidak hanya digunakan untuk orang sakit saja, tapi juga kebutuhan masyarakat lainnya.
“Dengan kekuatan APBD Bojonegoro, kami kira bisa untuk menganggarkan kendaraan multiguna bagi Pemerintah Desa,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.
Dimintai tanggapannya, Cabup Bojonegoro, Soehadi Moeljono, menyatakan, kedepan akan mempermudah akses pelayanan kesehatan masyarakat utamanya di daerah pinggiran. Baik melalui peningkatan fasilitas, infrastrutur, tenaga medis, dan layanan kesehatan mulai tingkat Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, hingga rumah sakit umum daerah.
Termasuk di dalamnya program bantuan mobil multiguna kepada desa. “Mobil multiguna kedaruratan ini sudah menjadi program kami ke depan. Bantuan ini untuk semua desa agar pelayanan kepada masyarakat meningkat,” tegas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU, Mitroatin ini. (yud/red)
Reporter : Wahyudi
