Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Munawar Cholil, mengaku enggan memenuhi panggilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Kabupaten Bojonegoro, untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait pembiayaan saksi pada Pemilu Legislatif 2024 diperkirakan mencapai 1,3 Miliar. Selasa (17/10/23).
“Kalau dari DPC ada (pemanggilan.red) tapi saya enggan menghadiri karena saya anggap salah alamat saja. Apalagi yang memanggil adalah dewan kehormatan DPC yang notabene dia adalah paman kandung yang saya laporkan,” katanya.
Dari pembiayaan tersebut DPC Demokrat Bojonegoro akan menyiapkan 60% biaya dan akan dibebankan kepada caleg nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut terakhir sebagai nomor urut favorit. Cholil, akrab disapa mengaku Bacaleg nomor urut 1 dibebankan kontribusi biaya sebesar Rp.100 juta, nomor urut 2 sebesar Rp. 25 juta dan nomor urut terakhir sebesar Rp 10 juta.
Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2023, pengumuman DCS munculah nama Munawar Cholil di Dapil 5 nomor urut 1. Namun pada 16 September 2023, DPC Partai Demokrat Bojonegoro kembali menggelar rapat secara terpisah untuk masing-masing dapil beserta bacaleg. Untuk Dapil Bojonegoro 5 dihadiri dirinya, Saproni, Sherly, Gugur Pambudi dan Didik Trisetyo Purnomo (adik kandung Sukur Priyanto) yang menyatakan mundur dari pencalegan DPRD Provinsi dan ingin kembali nyaleg di DPRD Bojonegoro dapil 5 dan meminta nomor urut 1.
“Saya telah melaporkan hal ini ke DPP dan DPD. Waktu laporan ke DPD langsung di sidang dimintai keterangan. Kalau di DPD kemarin sudah kita antar (laporan.red) tapi belum ada tembusan,” ujarnya.
Cholil, mengaku tetap menolak walaupun uang yang telah ia setorkan ke DPC Demokrat tersebut dikembalikan. Hal ini dikarenakan selama ini dirinya sudah memasang gambar banner serta sosialisasi di kepada pemilih an timnya jika dirinya maju sebagai Bacaleg dapil 5 no urut 1.
“Kemarin saya dikonfirmasi ada perubahan nomor urut dan saya dikasih nomor 4. Sudah diajukan ke KPU, tapi belum muncul DCT nya. DCT nanti tanggal 4 November,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat, Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto, jika anggaran tersebut dipergunakan untuk sumbangan pembiayaan saksi di pileg 2024 mendatang dan bukan untuk dirinya secara pribadi. Sukur Priyanto, tidak mempermasalahkan jika Munawar Cholil, yang enggan dan menolak hadiri pemanggilan dari DPC Partai Demokrat Bojonegoro.
“Nggak apa-apa, nggak ada masalah,” pungkasnya. (Bim/Red)
