SuaraBojonegoro.com | Jakarta – Momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi perhatian praktisi hukum sekaligus Alumni P2NK LEMHANNAS RI, Rahmat Aminudin, S.H., untuk mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan negara dan supremasi hukum. Ia meminta dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut secara menyeluruh, termasuk mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Rahmat menilai, dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan biasa. Kasus tersebut menyangkut keamanan informasi, integritas pemerintahan, hingga kepentingan nasional yang harus mendapatkan perhatian serius.
Menurutnya, proses penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang diduga terlibat langsung di lapangan. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan, mengendalikan, maupun memiliki kepentingan di balik dugaan tindakan tersebut.
“Jangan hanya mengungkap siapa yang melakukan, tetapi ungkap juga siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan apa tujuan sesungguhnya. Jika ditemukan aktor intelektual, maka perannya harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum,” tegas Rahmat.
Meski demikian, ia mengingatkan agar dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dikaitkan dengan tindak pidana makar tanpa pembuktian hukum yang jelas. Menurutnya, setiap dugaan tindak pidana harus diuji berdasarkan unsur hukum dan alat bukti yang sah.
“Negara harus tegas terhadap setiap kejahatan, tetapi penegakan hukum juga tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi. Jangan ada pihak yang kebal hukum, tetapi jangan pula ada pihak yang dikorbankan tanpa pembuktian,” ujarnya.
Rahmat yang berprofesi sebagai praktisi hukum, advokat, dan konsultan hukum profesional itu juga menyoroti pentingnya ketahanan nasional di tengah perkembangan teknologi dan dinamika keamanan negara.
Ia berpandangan, ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga mencakup keamanan informasi, integritas lembaga negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.
Dalam momentum Hari Pahlawan, Rahmat mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan melalui upaya menjaga konstitusi, keadilan, dan kedaulatan Indonesia.
“Para pahlawan telah mempertaruhkan jiwa dan raga untuk kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah menjaga Indonesia agar tidak kehilangan kedaulatan, keadilan, dan kehormatan hukumnya,” katanya.
Ia menambahkan, semangat nasionalisme seharusnya tidak hanya diwujudkan melalui peringatan seremonial, tetapi juga melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Jangan hanya lantang berbicara nasionalisme ketika Hari Pahlawan. Buktikan dengan keberanian menjaga konstitusi, mengungkap kebenaran, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Menurut Rahmat, menjaga supremasi hukum dan memastikan keadilan berjalan merupakan salah satu bentuk nyata dalam menghormati jasa para pahlawan sekaligus menjaga masa depan bangsa. (Red)








