MENYONGSONG KEHADIRAN KUHP BARU 2026

Oleh : Mochamad Mansur, S.H., M.H.

SuaraBojonegoro.com – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pada 06 Desember 2022 dalam rapat paripurna DPR RI. kemudian diundangkan pada 02 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, akan mulai berlaku pada 02 Januari 2026, atau tiga tahun setelah diundangkan. Dalam masa transisi yang tinggal 1 (satu) tahun lagi ini, hendaknya pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkompenten untuk terus mensosialisasikan substansi KUHP ini kepada seluruh masyarakat serta aparat penegak hukum, agar tidak terjadi salah penafsiran serta meminimalisir penyalahgunaan kewenangan.

Perlu ada training of trainers agar para akademisi, praktisi dan penegak hukum betul-betul menguasai norma, semangat, serta nilai-nilai yang dikandung KUHP Baru/KUHP Nasional ini. Sisa waktu 1 (satu) tahun untuk harus benar-benar digunakan pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal itu penting mengingat KUHP baru tak sekedar memuat sebagian ketentuan baru tapi juga mengubah pandangan masyarakat terhadap KUHP. Upaya ini tak hanya bertujuan mengedukasi dan meningkatkan kapasitas para praktisi dan akademisi hukum pidana, tapi juga memastikan prinsip-prinsip HAM menjadi landasan dalam setiap proses penegakan hukum pidana.

Baca Juga:  Jangan Lupakan Wisata Khas Bumi Angling Dharma

UU No. 1 Tahun 2023  tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru/Nasional) membawa pembaruan signifikan dalam berbagai aspek, dari pengaturan kejahatan siber hingga pendekatan keadilan restoratif. Keberadaan KUHP baru dinilai sebagai upaya besar untuk menyelaraskan hukum dengan tantangan zaman modern.
Penegak hukum, praktisi/advokat adalah pihak yang berada di garis depan dalam perubahan KUHP Baru. Mengingat penegak hukum, praktisi/advokat adalah pihak yang berhadapan langsung dengan pasal-pasal di KUHP Baru. Para penegak hukum dan praktisi hukum tidak bisa menghindari tantangan besar di depan. Mereka berada di garis depan dari perubahan ini, yang akan menghadapi langsung pasal-pasal baru dalam praktik hukum sehari-hari, yang harus menafsirkan, mengaplikasikan, dan bahkan menavigasi ketidakpastian dalam penerapannya.

Baca Juga:  PILKADA SABUNG NYAWA

Adaptasi terhadap pasal-pasal baru yang juga membawa paradigma baru menjadi tantangan bagi penegak hukum dan para advokat. Sebagai contoh, KUHP baru memperkenalkan konsep keadilan restoratif secara lebih luas yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. KUHP baru memberi ruang dalam pendekatan hukum untuk tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan hak asasi manusia. (**)

*)Penulis Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro