Reporter : Moch Arifianto
SuaraBojonegoro.com – Menteri Sosial (mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya akurasi dan integrasi data dalam penanganan kemiskinan saat Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Pendopo Malowopati, Bojonegoro, Selasa (21/1/2026).
Dalam pemaparannya, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk memastikan mereka memperoleh pendidikan yang layak. Salah satu bentuk konkret dari tanggung jawab tersebut adalah melalui program Sekolah Rakyat, yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan terlantar agar tumbuh menjadi generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045.
Bahwa penanganan kemiskinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa. Menurutnya, kegagalan masa lalu dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan disebabkan oleh pendekatan yang berjalan sendiri-sendiri serta penggunaan data yang tidak terintegrasi antar kementerian, lembaga, dan daerah.
“Dulu semua punya data sendiri, jalan sendiri, evaluasi sendiri, lalu tepuk tangan sendiri. Sekarang itu tidak boleh lagi,” ujar Saifullah Yusuf Mensos Ri. Rabu (21/1/2026)
Melalui Instruksi Presiden Nomor 4, pemerintah menetapkan bahwa pengelolaan data sosial ekonomi kini sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak lagi diperkenankan mengelola data secara terpisah. Peran daerah, termasuk Kementerian Sosial, adalah membantu proses pemutakhiran data agar semakin mendekati kondisi riil di lapangan.
Saifullah Yusuf mengakui bahwa data tidak akan pernah sepenuhnya sempurna karena bersifat dinamis. Namun, keterlibatan aktif kepala desa, RT/RW, pendamping sosial, hingga masyarakat luas menjadi kunci agar data DTSEN semakin akurat dan transparan.
“Data sebelum ke Jakarta itu ditandatangani oleh bupati dan wali kota. Artinya, kepala desa, RT, RW, dan operator desa punya peran yang sangat strategis,” tegasnya
Ia juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Menurutnya, hal tersebut harus dijawab dengan perbaikan data secara bersama-sama, bukan saling menyalahkan.
Menegaskan arah baru kebijakan sosial di era Presiden Prabowo Subianto, yakni menyeimbangkan antara bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Semboyan Kementerian Sosial kini adalah “Bansos sementara, berdaya selamanya”.
“Bansos harus tepat sasaran, diterima oleh yang berhak, dan mendorong mereka menjadi keluarga mandiri. Setiap tahun harus terukur berapa yang bisa naik kelas,” jelasnya.
Bahwa basis kerja seluruh program sosial kini mengacu pada pembagian desil yang ditetapkan BPS, mulai dari desil satu sebagai kelompok 10 persen penduduk paling miskin hingga desil sepuluh. Kepala desa dan pendamping sosial diminta aktif bekerja sama dengan BPS untuk memastikan warga yang masuk kategori desil satu dan dua benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menutup arahannya, Saifullah Yusuf mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk “berjihad data” demi menghadirkan keadilan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin di Indonesia. (Rif/Red)








