Mengubah Silpa Jadi Aset: Peluang Bojonegoro Bangun Kawasan Ekonomi Khusus

Oleh Dr. Mukhamad Roni, S.E., M.E.

SuaraBojonegoro.com – Sumber daya alam Kabupaten Bojonegoro sangat melimpah, menjadikannya salah satu daerah paling kaya di Jawa Timur. Kabupaten ini terkenal sebagai lumbung pangan dan memiliki potensi energi yang besar, terutama migas dan Etanol. Namun, meskipun ada potensi, pembangunan daerah masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Bojonegoro sering memiliki SILPA yang cukup besar. Pada dasarnya, SILPA adalah dana yang tidak terserap dalam satu tahun anggaran dan dapat digunakan untuk pembiayaan tahun berikutnya. Meskipun SILPA bukan sesuatu yang sepenuhnya negatif, akumulasi SILPA yang cukup besar setiap tahun menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam penyerapan anggaran atau lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program.

Di sinilah pentingnya evaluasi menyeluruh. SILPA bukan sekadar angka sisa, tapi cerminan dari perencanaan pembangunan yang belum optimal. Bojonegoro tidak bisa terus-menerus membiarkan potensi fiskal ini mengendap tanpa dimanfaatkan untuk lompatan pembangunan yang lebih strategis. Salah satu solusi yang layak dipertimbangkan adalah mengalokasikan sebagian dari SILPA ini untuk membentuk dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bojonegoro.

Potensi Besar yang Belum Diolah

Bojonegoro punya banyak alasan untuk mulai berfikir soal KEK. Selain dikenal sebagai lumbung migas nasional, wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan agroindustri. Namun,sejauh ini, kekuatan itu belum diolah menjadi sistem ekonomi terintegrasi. Nilai tambah produk masih banyak dinikmati di luar daerah.

Disisi lain, Bojonegoro memiliki kelebihan fiska: pendapatan daerah stabil, Silpa besar, dan beban utan nyaris tidak ada. Situasi ini ideal untuk melakukan investasi public jangka panjang

Mengapa KEK Penting untuk Bojonegoro?

Kawasan Ekonomi Khusus adalah zona ekonomi dengan regulasi khusus yang bertujuan menarik investasi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah pusat telah membuktikan bahwa KEK di berbagai daerah mampu meningkatkan investasi swasta, mempercepat industrialisasi, membuka lapangan kerja, dan memperluas basis ekonomi lokal.

Bojonegoro memiliki modal yang cukup untuk membentuk KEK berbasis energi, pertanian modern, atau manufaktur agroindustri. Letaknya strategis, memiliki sumber energi, dan juga ketersediaan lahan yang masih luas. Namun, agar KEK ini terwujud, dibutuhkan infrastruktur dasar yang siap, seperti jalan, listrik, air bersih, dan kawasan peruntukan industri. Dan di sinilah peran SILPA dapat menjadi krusial sebagai sumber pembiayaan awal.

Baca Juga:  Diperkirakan Terjadi Silpa APBD 2022 Bojonegoro Hingga Capai Rp. 2 Triliun Lebih

Dengan memanfaatkan SILPA, pemerintah daerah bisa menyiapkan landbank, membangun akses infrastruktur dasar, hingga membuat studi kelayakan yang diperlukan. Ini akan menciptakan efek domino yang positif: kepercayaan investor meningkat, pemerintah pusat melihat keseriusan daerah, dan masyarakat memperoleh dampak ekonomi langsung.

Mengapa Bojonegoro Butuh KEK?

1. Mengoptimalkan Dana Mengendap

Silpa yang selama ini menganggur bisa dimanfaatkan untuk tahap awal pembangunan: studi kelayakan, pengadaan lahan, perencanaan kawasan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

2. Mendorong Hilirisasi Sumber Daya Lokal

KEK memungkinkan hadirnya industri pengolahan migas, pertanian, dan energi bersih secara terintegrasi. Ini memberi nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

3. Mengurangi Ketergantungan pada Transfer Pusat

Bojonegoro bisa memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pajak, retribusi, dan investasi berkelanjutan.

Transformasi dari Dana Mengendap ke Aset Produktif

Dalam perspektif tata kelola keuangan publik, SILPA yang besar dan berulang mencerminkan kapasitas belanja pemerintah daerah yang belum optimal. Transformasi SILPA menjadi modal pembangunan KEK adalah langkah cerdas untuk mengubah dana mengendap menjadi aset produktif. Terlebih, skema KEK memungkinkan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (Public Private Partnership/PPP), yang berarti bahwa anggaran daerah tidak harus membiayai seluruh proyek, tapi cukup sebagai pemicu (trigger capital).

Langkah awal yang bisa dilakukan antara lain:

1. Pemetaan potensi wilayah yang layak dijadikan KEK.

2. Penyusunan masterplan dan studi kelayakan.

3. Koordinasi dengan Dewan Nasional KEK untuk proses legalisasi.

4. Menyiapkan infrastruktur dasar dengan pembiayaan dari SILPA.

5. Promosi investasi secara nasional dan internasional.

Ini adalah proses panjang, tapi sangat strategis untuk masa depan ekonomi Bojonegoro.

Menghindari SILPA yang Tak Produktif

Tingginya SILPA sering disebabkan oleh sejumlah faktor seperti keterlambatan lelang proyek, ketidakmampuan OPD menyerap anggaran, atau bahkan ketidaktepatan perencanaan anggaran. Oleh karena itu, selain dimanfaatkan, pemerintah daerah juga harus membenahi sistem perencanaan dan penganggaran agar lebih presisi. Dana publik harus bergerak secara cepat, tepat, dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:  Nonmigas Bojonegoro Tumbuh 5,86 Persen, Ekonomi Total Tertekan Kontraksi Migas

Pemanfaatan SILPA untuk KEK juga sejalan dengan semangat pembangunan inklusif dan berkelanjutan. KEK yang berhasil akan menjadi magnet industri dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Ini adalah jawaban konkret terhadap persoalan pengangguran terselubung dan rendahnya nilai tambah dari potensi alam Bojonegoro selama ini.

Keadilan Fiskal dan Kedaulatan Ekonomi Lokal

Pemanfaatan SILPA untuk KEK juga dapat dimaknai sebagai bentuk kedaulatan fiskal dan keberanian daerah dalam mengambil langkah strategis. Di tengah fluktuasi transfer pusat dan keterbatasan Dana Bagi Hasil (DBH) migas, Bojonegoro harus berani menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dari anggaran yang sudah ada. Jangan sampai anggaran daerah hanya menjadi alat formalitas tanpa keberanian inovatif.

Lebih jauh lagi, KEK adalah jalan untuk mendorong industrialisasi daerah. Bojonegoro tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil migas dan pertanian, tapi juga harus bisa mengelola hilirisasi dari hasil bumi tersebut. Etanol, bioenergi, produk agro, hingga pupuk organik adalah potensi yang menunggu dikembangkan secara terintegrasi dalam suatu kawasan ekonomi.

Penutup

SILPA bukanlah kegagalan, tapi kesempatan kedua. Namun kesempatan ini hanya bermakna bila dikawal dengan visi pembangunan jangka panjang dan keberanian mengambil keputusan. Pemanfaatan SILPA APBD Bojonegoro untuk membangun KEK adalah langkah progresif yang mengubah potensi menjadi kekuatan riil. Ia bukan hanya tentang efisiensi fiskal, tetapi tentang masa depan ekonomi Bojonegoro yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Silpa sejatinya bukan kebanggaan. Ia adalah peluang yang belum dimanfaatkan. Melalui KEK, Bojonegoro bisa menjadikannya sebagai aset produktif yang memperkuat fondasi ekonomi masa depan.

Daerah ini sudah punya semua prasyarat dasar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk memulai.

Mari kita dorong agar pemerintah daerah lebih visioner, cermat, dan berani. Sebab kehadiran KEK di Bojonegoro bukan hanya soal kawasan, tapi tentang tekad kita menjemput masa depan. (**)

*)Penulis Adalah Akademisi dan Pengamat Ekonomi dan Keuangan Syariah