Oleh : Pinto Utomo, S.H.,M.H.,C.Med.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Untuk selanjutnya disebut KUHAP baru tahun 2025) yang merupakan pembaruan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelumnya (UU No. 8 Tahun 1981). Salah satu pembaruan penting dalam KUHAP 2025 adalah diakomodasi nya mekanisme pengakuan bersalah (plea bargain), yang dalam praktik hukum sering disebut dengan konsep “jalur khusus” atau pemeriksaan singkat berdasarkan pengakuan terdakwa.
Plea Bargain adalah mekanisme khusus yang memungkinkan terdakwa mengakui kesalahannya secara sukarela di hadapan Majelis hakim, sehingga konsekuensinya pemeriksaan perkara dilakukan secara singkat. Berbeda dengan praktik negosiasi pidana dalam sistem common law, konsep yang diadopsi dalam KUHAP 2025 tetap menempatkan hakim sebagai pengendali utama proses dan penentu akhir putusan. Dengan demikian mekanisme ini tidak dimaksudkan sebagai tawar-menawar bebas antara penuntut umum dan terdakwa, melainkan sebagai bentuk penyederhanaan prosedur yang tetap menjunjung asas keadilan dan kebenaran materiil.
Plea Bargain tidak serta merta dapat diterapkan dalam setiap permasalahan hukum pidana yang ada di Indonesia, namun terdapat ketentuan dan persyaratan khusus yang telah diatur dalam KUHAP. Merujuk pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHAP 2025, plea bargain atau pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan pada permasalahan hukum pidana dengan persyaratan, antara lain :
a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau
c. bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi.
Apabila terdakwa telah memenuhi persyaratan Pengakuan bersalah (Plea Bargain) sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHAP, maka dapat dilaksanakan mekanisme pengakuan bersalah (Plea Bargain) sebagaimana diatur dalam KUHAP 2025. Berikut merupakan mekanisme dan/atau tata cara pengakuan bersalah (Plea Bargain) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHAP 2025 :
1. Terdakwa telah memenuhi persyaratan pengakuan bersalah (Plea Bargain) sebagaimana Pasal 78 ayat (1) KUHAP 2025 ;
2. Setelah memenuhi persyaratan, selanjutnya Penuntut Umum akan menanyakan kepada Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya apakah Terdakwa bersalah atau tidak, (Pasal 78 ayat (2) KUHAP 2025);
3. Dalam hal Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa wajib didampingi oleh Advokat dan pengakuan tersebut dinyatakan dalam berita acara (Pasal 78 ayat (3) KUHAP 2025);
4. Pengakuan Bersalah diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai, (Pasal 78 ayat (4) KUHAP 2025);
5. Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Hakim tunggal. (Pasal 78 ayat (5) KUHAP 2025);
6. Dalam hal Pengakuan Bersalah disepakati, pejanjian tertulis dibuat antara Penuntut Umum dan Terdakwa dengan persetujuan Hakim. (Pasal 78 ayat (6) KUHAP 2025);
7. Dalam hal Hakim menerima Pengakuan Bersalah, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat. (Pasal 78 ayat (9) KUHAP 2025);
8. Dalam hal Hakim menolak Pengakuan Bersalah, perkara dilanjutkan sesuai dengan prosedur pemeriksaan dengan acara biasa. (Pasal 78 ayat (10) KUHAP 2025);
9. Setiap pelaksanaan Pengakuan Bersalah harus dicatat dalam berita acara dan menjadi bagian dari berkas perkara. (Pasal 78 ayat (11) KUHAP 2025).
Merujuk pada mekanisme pengakuan bersalah (Plea Bargain) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHAP 2025, maka dapat disimpulkan 3 hal penting dalam proses pengakuan bersalah (Plea Bargain) antara lain :
1. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme pengakuan bersalah (Plea Bargain) ;
2. Advokat memiliki peran penting dalam mekanisme mekanisme pengakuan bersalah (Plea Bargain), sebab pengakuan bersalah hanya dapat dilaksanakan apabila terdakwa didampingi oleh Advokat (Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 78 ayat (3) KUHAP 2025) ;
3. Majelis hakim memiliki peran sentral untuk memutuskan apakah pengakuan bersalah (Plea Bargain) terdakwa diterima atau ditolak.
Adanya pengakuan bersalah (Plea Bargain) merupakan langkah progresif dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengurangi penumpukan perkara serta mempercepat proses hukum. Melalui pengakuan bersalah, terdakwa mendapat keringanan hukuman, sekaligus mewujudkan kepastian hukum yang cepat dan restorative.
Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.








