LHP BPK Tahun 2025: Piutang Program Modal Pemkab Bojonegoro Tersisa Rp10,3 Miliar di Lima SKPD

Reporter : Waluyo Wahyu Utomo

 

SuaraBojonegoro.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mencatat nilai piutang lancar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.331.033.046,48. Data tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 57.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024. Senin (02/02/2026)

 

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), piutang tersebut bersumber dari program pinjaman modal kepada masyarakat dan pelaku usaha yang dilaksanakan pada rentang waktu 2001 hingga 2014.

 

Dalam laporan tersebut, BPK menyampaikan bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat penambahan piutang baru. Selama tahun berjalan, piutang hanya mengalami pengurangan sebesar Rp275.392.684,51, sehingga saldo piutang menurun dari Rp10.606.425.730,99 pada 2023 menjadi Rp10.331.033.046,48 pada akhir 2024.

BPK menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan pinjaman modal sejak Tahun 2001 sampai dengan 2014, sementara pada Tahun 2024 tidak terdapat pemberian pinjaman baru.

Baca Juga:  Sempat Terjadi Tarik Menarik Meja, Hingga Akhirnya Makanan Dagangan Dibuang

 

Lebih lanjut, BPK merinci bahwa piutang tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Piutang terbesar tercatat pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp5.322.314.625,71, diikuti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp1.799.544.291,34, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp1.548.910.625,00, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp1.484.788.504,43, serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar Rp175.475.000,00.

 

Adapun piutang tersebut berasal dari berbagai program, antara lain program sapi betina, kambing dan domba, perikanan, pinjaman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), koperasi dan UKM, serta usaha tani tembakau.

 

Berdasarkan data BPK, pengurangan piutang selama tahun 2024 tercatat sekitar 2,66 persen dari total saldo piutang tahun sebelumnya. BPK juga mencatat bahwa sebagian piutang tidak mengalami perubahan saldo selama tahun anggaran berjalan.

 

Dalam LHP tersebut, BPK menekankan perlunya evaluasi kualitas piutang, peningkatan pengelolaan dan upaya penagihan, serta penyajian piutang yang mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Baca Juga:  Jelang HUT RI Ke 78 Penjual Bendera Mulai Bertebaran Di Tepi Jalan Raya

 

Sementara itu, Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, menjelaskan bahwa merujuk pada ketentuan dan temuan BPK, pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan memberikan pinjaman langsung kepada masyarakat karena pemerintah daerah tidak berfungsi sebagai lembaga perbankan.

 

“Berdasarkan ketentuan dan temuan BPK, pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi memberikan pinjaman langsung kepada masyarakat, karena pemerintah daerah bukan merupakan lembaga perbankan,” ujar Anie

 

Anie berharap kepada lima SKPD yang masih memiliki saldo piutang dapat terus melakukan upaya penagihan secara optimal agar saldo piutang dapat ditekan, dan untuk data piutang per 31 Desember 2025 belum dapat di publikasikan karena masih dalam proses audit.

 

“Harapan kepada 5 SKPD yang masih memiliki saldo piutang. Tetap semangat menagih. Untuk yang 2025 belum diaudit ngapunten saya belum bisa released.,” pungkasnya. (Lis/Red)