suarabojonegoro.com – Adanya isu pembangunan pelabuhan darat (Dry Port) dan isu pengaktifan rel kereta api Bojonegoro – Rembang membuat komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro mengunjungi kantor Dirjen Perkeretaapian, Kementrian Perhubungan di Jakarta. Kungker yang dilaksanakan komisi yang membidangi pembangunan atau infrastruktur itu selama 3 hari, tanggal 12-14 Juni 2017.
Dipimpin oleh ketua komisi, Fauzan, para legislator Bojonegoro ini ingin mendengar kejelasan langsung dari Kemenhub terkait pelabuhan darat dan pengaktifan rel. Baik dari sisi dasar hukumnya maupun anggaran perencanaan pembangunanya.
“Ke Jakarta Kementerian Perhubungan di Dirjen perkereta apian, terkait isu dry port dan jalan sebidang pintu perlintasan,” katanya kepada suarabojonegoro.com. Selasa (13/6/17) malam.
Mengenai pelabuhan darat, kata Fauzan, pihak Dirjen Perkeretaapian menyarankan agar dilakukan studi kelayakan (feasibility study) dulu, selanjutnya jika memang layak maka pemerintah pusat akan mendorong dan mendukungnya. “Apalagi juga itu searah dengan keinginan dan program dari pusat yang akan akan mereaktifasi jalur kereta api yang mati,” paparnya.
Selanjutnya, terkait dengan jalan sebidang lintasan, pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak ada masalah, apalagi menyangkut keselamatan orang dalam penyeberangan. “Tetapi perlu dipikirkan mengenai petugas jaga, karena petugas jaga itu 4 shift,” lanjutnya.
Maka anggaranya perlu dipikirkan dan anggaran dibebankan atau diserahkan ke Pemkab. “Terus perlu ada MoU dengan Kepolisian, kalau ada kecelakaan diperkeretaan jangan sampai menindak penjaga dengan pasal kelalaian karena seharusnya itu sudah di atur tersendiri di UU perkereta apian,” harap politis Demokrat ini. (wan/red).