Reporter : Moch Arifianto
SuaraBojonegoro.com – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan evaluasi tegas terhadap pelaksanaan Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Lasuri, meminta Dinas Peternakan dan Perikanan untuk menyiapkan data evaluasi program tahun sebelumnya sebagai bahan penilaian keberhasilan program pengentasan kemiskinan tersebut.
Lasuri menegaskan, pada pertemuan berikutnya pihak dinas diminta membawa data penerima manfaat tahun 2025 yang masih mempertahankan bantuan yang diterima maupun yang sudah tidak lagi memilikinya.
“Untuk pertemuan berikutnya tolong dibawakan data tahun 2025, berapa yang masih bertahan dan berapa yang sudah tidak, agar kami tahu program ini berjalan atau tidak. Karena pada dasarnya program ini untuk mengentaskan kemiskinan,” ujar Lasuri Selasa (23/6/2026).
Selain itu, ia juga menyoroti mekanisme penentuan penerima manfaat pada tahun 2026 yang menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, validasi data harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi penerima ganda.
“Karena untuk tahun 2026 penerimanya memakai DTSEN, kami berharap tidak ada yang dobel untuk penerima. Kemudian kalau sudah pernah menerima lalu bantuan tersebut dijual, jangan diberikan lagi,” tegasnya.
Lasuri juga mengingatkan adanya potensi dampak dari liburnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu bulan terhadap penyerapan hasil produksi telur dari Program Gayatri.
“Karena MBG sedang libur satu bulan, ini akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan telur Gayatri,” tambahnya.
Sebagai langkah penguatan program, Komisi B DPRD Bojonegoro mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengembangkan produk pangan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak bagi penerima Program.
Menurut Komisi B, ketersediaan pakan berbasis sumber daya lokal dinilai penting untuk menekan biaya produksi yang selama ini menjadi salah satu kendala utama bagi para penerima manfaat.
Harga pakan ternak yang terus mengalami kenaikan kerap menyebabkan usaha peternakan dan budidaya yang dijalankan masyarakat tidak berkembang bahkan mengalami kegagalan.
Dengan adanya alternatif pakan lokal yang lebih terjangkau, diharapkan para penerima manfaat dapat lebih mudah mempertahankan dan mengembangkan usahanya, sehingga tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan. (Rif/Red)
