Kantah dan Bapenda Bojonegoro Jalin Kerja Sama, Siapkan Layanan Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari

SuaraBojonegoro.com – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bojonegoro bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro menjalin kerja sama untuk memperkuat sinergi pelayanan di bidang pertanahan dan pendapatan daerah. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Kamis (29/10/2026).

 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Sumarlin, mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari.

 

Menurutnya, sinergi antara Kantah dan Bapenda diperlukan agar proses pelayanan yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.

Baca Juga:  Ini Harapan Menteri ATR/BPN Untuk Pertanahan Mendatang

 

“Melalui kerja sama ini, kami berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya dalam pemanfaatan data dan informasi pertanahan serta optimalisasi pelayanan yang berkaitan dengan pendapatan daerah,” demikian pesan yang disampaikan dalam kerja sama tersebut.

 

Sumarlin berharap, kolaborasi ini tidak hanya mendukung persiapan pelaksanaan program PERINTIS 10 Hari, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro.

 

Selain memperkuat koordinasi, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pertanahan guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Dengan adanya sinergi tersebut, Kantah dan Bapenda Bojonegoro berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:  Pelayanan Senyum, Sapa, Salam, dan Selesai di Kantor Pertanahan Bojonegoro: Prioritaskan Kepuasan Masyarakat!

 

Program PERINTIS 10 Hari diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memberikan pelayanan peralihan hak atas tanah yang lebih terintegrasi sekaligus memberikan kepastian waktu pelayanan bagi masyarakat. (Lis/Red)