JLS Bojonegoro: Pengadaan Lahan Direncanakan 2027, Tahapan Diawali Sosialisasi DPPT 

Reporter : Waluyo Wahyu Utomo

 

SuaraBojonegoro.com – Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kabupaten Bojonegoro saat ini masih berada pada tahap persiapan. Pemerintah telah melakukan sosialisasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sebagai bagian dari persiapan sebelum proses pengadaan lahan yang direncanakan dilaksanakan pada 2027, Rabu (30/09/2026).

 

Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUBMPR) Kabupaten Bojonegoro, Iwan Maulana, ST., M.M., menjelaskan, setelah sosialisasi DPPT, tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan pembentukan tim yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

 

“Setelah sosialisasi DPPT nanti dibentuk tim. Tim terdiri dari Provinsi Jawa Timur, Pemkab dan BPN. Setelah dibentuk, mereka melaksanakan kegiatan mereka. Setelah itu ada tim penilai yang menentukan harganya,” jelas Iwan Maulana yang ditemui di ruangannya.

Baca Juga:  Seorang Pengendara Motor Terluka Setelah Tabrak Material Proyek Jalan Lisman Bojonegoro

 

Menurut Iwan, sosialisasi DPPT telah dilakukan di sejumlah desa yang masuk dalam rencana pembangunan JLS. Setidaknya terdapat 14 desa yang telah mengikuti sosialisasi tersebut dan berada di dua kecamatan dalam rencana trase JLS.

 

“Untuk sosialisasi kemarin mungkin sudah yang tertera di 14 desa,” ungkapnya.

 

Selain itu, proses pengadaan lahan sendiri belum dilaksanakan pada tahun ini dan direncanakan pada 2027. Dalam proses tersebut, penilaian terhadap lahan nantinya dilakukan oleh tim penilai untuk menentukan nilai ganti kerugian.

 

Untuk mendukung kebutuhan pengadaan lahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan anggaran dari APBD sekitar Rp300 miliar.

 

“Anggarannya sekitar Rp300-an miliar,” ujarnya.

Baca Juga:  Kebangeten! Warga Siram Jalan Balen - Sugihwaras Secara Mandiri, Akibat Debu Proyek Peningkatan Jalan

 

Iwan Maulana juga menjelaskan adanya ketentuan pembentukan tim dalam proses pengadaan tanah, khususnya untuk kebutuhan lahan dengan luasan tertentu. Untuk pengadaan tanah dengan luas di atas 5.000 meter persegi, tim yang dibentuk melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkab Bojonegoro dan BPN.

 

“Di atas 5.000 itu harus membentuk tim, Provinsi Jawa Timur, Pemkab dan BPN,” katanya.

 

Dengan demikian, tahapan JLS saat ini masih berupa persiapan dan sosialisasi DPPT. Sementara proses pengadaan atau pembebasan lahan direncanakan dilakukan pada 2027 dengan dukungan anggaran APBD yang diproyeksikan sekitar Rp300 miliar. (Why/Red)