Jelang Pilkada, DKC Garda Bangsa Bojonegoro Minta Masyarakat Waspadai Pernyataan Menyesatkan

oleh -
oleh
Reporter: Sasmito Anggoro

suarabojonegoro.com –  Adanya komentar dari Ketua Aliansi kiyai Nahdlotul Umah, KH Sunaryo Abumain,  dianggap sangat Ngawur dan menyesatkan terhadap masyarakat,  hal itu disampaikan oleh Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Bojonegoro,  Abdullah Umar.

Menurut Abdullah Umar bahwa pernyataan yang mengatasnamakan aliansi kiai Nahdlatul Ummah,  dirinya meminta dan menyarankan kepada Masyarakat adar tidak mendengar maupun menghiraukan pernyataan tersebut.

“Pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan UU, dimana salah satu syarat menjadi bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah WNI, Tanpa mendiskriditkan asal muasal daerah, suku, ras, dan Agama,” Terang Pria yang juga anggota DPRD Bojonegoro ini, Sabtu (19/8/17).

Abdullah Umar juga menyayangkan sikap dan pernyataan tersebut apalagi mengatasnamakan kiai-kiai. Menurut Umar, Seharusnya sebagai seorang kiai agar lebih jernih dalam memberikan pernyataan maupun pandangan. Sehingga tidak menyesatkan ummat.

“Pernyataan tersebut jelas tendensius dengan kepentingan dukung mendukung calon, sehingga tidak bisa dibuat pedoman dan acuan. Pendapatnya yang ngawur dan tanpa mikir ini justru mengkerdilkan kiai dan merusak citra kiai,” Terang Unar.

Disampaikan juga sebagai seorang santri tentu dirinta tidak akan terima jika ada upaya-upaya dari kelompok yang akan merusak dan mencoreng citra kiyai. Oleh karena itu dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing dan menghiraukan upaya-upaya kelompok yang mengatasnamakan kiyai-kiyai yang justru memberikan seruan yang memprovokasi, menyesatkan dan ngawur.

“Mungkin beliau sedang khilaf dan lepas kontrol sehingga  keluar pernyataan yang ngawur dan menyesatkan tersebut,” Tandasnya.

Berita Sebelumnya:  www.suarabojonegoro.com/2017/08/aliansi-kiyai-nahdhotul-ummah-tolak.html?m=1

Selanjutnya terkait dg penjaringan ataupun polling bacabup/bacawabup yg dilakukan oleh PCNU beberapa waktu yg lalu, dirinnya menilai hal tersebut sah-sah saja dan sangat wajar dilakukan. Karena PCNU sebagai wadah dari warga nahdliyin yang merupakan mayoritas dikabupaten Bojonegoro, tentu berupaya mengakomodasi dan menyerap aspirasi maupun keinginan dari warga nahdliyin.

Menurut Anggota Fraksi PKB ini bahwa hal tersebut merupakan sebuah kewajiban dan sebagai sebuah upaya agar dalam momentum pelaksanaan pilkada, adanya sebuah keselarasan antar warga Nahdliyin sehingga tidak menimbulkan kegaduhan maupun perpecahan diantaranya karena hal tersebut.

“Dan hal ini tentu bukan berarti PCNU berpolitik praktis karena hal ini juga dilakukan oleh PCNU didaerah-daerah lain,” Pungkas Umar. (Ang*)