SuaraBojonegoro.com — Rektor Unigoro (Universitas Bojonegoro), Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum., merespon positif Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang resmi berlaku per 2 Januari 2026. Terutama ditambahnya hak tersangka dan terdakwa agar mendampatkan pendampingan advokat sejak tahap pemeriksaan di kepolisian.
Menurut Nanin, sapaan akrabnya, KUHP baru menegaskan peran advokat atau pengacara secara jelas. Khususnya dalam memberikan pendampingan hukum melalui pos bantuan hukum (Posbakum). “Hak tersangka dan terdakwa ditambah. Mereka berhak mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan di kepolisian. Posbakum bertugas menyediakan advokat untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu,” jelasnya saat memandu sidang peradilan semu (moot court) di gedung Fakultas Hukum Unigoro, Rabu (24/12/25).
Sebelumnya, advokat posbakum memberikan pendampingan terhadap tersangka dan terdakwa dengan ancaman pidana di atas lima tahun. Diberlakukannya KUHP baru yang mengedepankan keadilan restoratif, pelaku tindak pidana berhak mendapatkan pendampingan dari posbakum. Terutama untuk kalangan masyarakat tidak mampu. “Apalagi kalau ancaman pidananya di atas lima tahun, wajib memperoleh pendampingan lawyer,” tandas Ketua LKBH Trias Ronando. (din/lis)








