Reporter: Sasmito Anggoro
SuaraBojonegoro.com – SILPA APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 yang besar dan menjadi sorotan dipublik menurut Ahmad Supriyanto, selaku Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Bojonegoro, disebabkan oleh dua hal, yang pertama karena ada pelampauan pendapatan dan yang kedua karena ada efesiensi belanja atau dengan bahasa lain yaitu belanja tidak maksimal. Senin (20/6/2022).
Menurut Mas Pri, Sapaan Ahmad Supriyanto, bahwa Didalam Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2021, khususnya anggaran belanja, secara akumulatif terealisasi sebesar 80,96% yaitu dari total plafon anggaran 6 Trilyun 283 Milyar Rupiah lebih terealisasi 5 Trilyun 086 Milyar Rupiah lebih. Dengan rincian sebagai berikut yaitu Belanja Pegawai dari plafon sebesar 1 Trilyun 286 Milyar Rupiah
lebih terealisasi sebesar 1 Trilyun 003 Milyar Rupiah lebih atau
sebesar 78,00%.
“Selanjutnya adalah Belanja Barang dan Jasa dari plafon sebesar 1 Trilyun 247 Milyar Rupiah lebih terealisasi sebesar 1 Trilyun 015 Milyar Rupiah lebih atau sebesar 81,39%, serta Belanja Hibah dari plafon 418 Milyar Rupiah lebih terealisasi sebesar
335 Milyar Rupiah lebih atau sebesar 80,29 %,” Terang Mas Pri.
Kemudian Belanja Bantuan Sosial dari plafon 213 Milyar Rupiah terealisasi sebesar 205 Milyar Rupiah Lebih atau sebesar 95,89%, Belanja Bantuan Keuangan dari plafon 1 Trilyun 074 Milyar Rupiah lebih terealisasi sebesar 858 Milyar Rupiah lebih atau sebesar
79,89%, Belanja Modal dari plafon 1 Trilyun 850 Milyar Rupiah lebih
terealisasi sebesar 1 Trilyun 619 Milyar Rupiah lebih atau 87,53 %, Belanja Tak Terduga dari plafon 178 Milyar Rupiah lebih terealisasi
sebesar 34 Milyar Rupiah lebih atau 19,43 %, dan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari plafon 14 Milyar 489
Juta Rupiah lebih terealisasi sebesar 14 Milyar 489 Juta Rupiah lebih atau 100 %.
Dengan adanya hal tersebut Mas Pri mengaku bahwa dirinya dari Fraksi Golkar DPRD Bojonegoro selalu mencermati setiap anggaran hingga nol rupiah uang APBD Kabupaten Bojonegoro.
“Kami harus mencermati setiap nol rupiah uang APBD tersebut untuk kita pertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkasnya. (SAS/Red)
