suarabojonegoro.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) IdFos Indonesia menilai, rencana pelaksanaan ujian tulis pengisian perangkat desa di Bojonegoro masih banyak celah untuk berbuat curang. Maka dari itu pihaknya menghimbau agar celah-celah tersebut segera ditindak lanjuti.
Hal itu muncul ketika tim kabupaten bersama tim desa beserta LSM IdFos Indonesia meninjau lokasi yang akan dipakai tempat koreksi hasil ujian tulis tulis, yaitu di Sekolah Model Terpadu Bojonegoro. Kamis (19/10/2017) kemarin.
Sebelumnya, tim gabungan tersebut melaksanakan pertemuan tentang penjelasan teknis pelaksanaan seleksi ujian tulis pengisian perangkat desa serentak Kabupaten Bojonegoro di partnership room lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro pukul 08.30 WIB pagi.
Kemudian, usai pertemuan tersebut, tim gabungan yang dihadiri oleh Djoko Lukito selaku Asisten 1 Bagian Pemerintahan dan kesra, Djumari Kadin DPMD Bojonegoro, Khamim selaku Koordinator Tim Desa, beserta Ainun Naim dan Rizal Zubaid dari IDFoS Indonesia meninjau langsung lokasi yang bakal dijadikan tempat koreksi soal.
Ainun Naim dari IDFoS Indonesia menilai dari agenda pengisian perangkat desa itu ada beberapa celah yang harus segera ditutup. Hal ini juga sudah ia sampaikan kepada Asisten 1 Pemkab Bojonegoro. Diantaranya adalah kekhawatiran adanya joki atau seorang pengganti peserta ujian, kemudian adanya tindakan yang tidak patut saat pengantaran berkas jawaban dari masing-masing kecamatan menuju SMT tempat koreksi (scanner), hack dari seseorang mengenai proses scanner yang bakal dilakukan, dan bentuk kecurangan melalui aplikasi yang dilakukan oleh oknum saat proses koreksi.
Kemudian untuk mengantisipasi hal tersebut kata Naim, ada langkah-langkah yang segera diambil, antara lain peserta harap membawa identitas berupa KTP, SIM dan juga melalui teman yang ada didekatnya karena teman yang ada didekatnya salah satu cara efektif mengatasi hal adanya penjokian.
Kedua dengan adanya pengawasan yang melibatkan berbagai unsur, baik dari aparat, panitia dan peserta, selain mengawasi juga dipersilahkan untuk mengawal dari Kecamatan hingga SMT.
Yang ketiga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hack, maka dalam proses scanner tersebut, wifi, komputer atau laptop yang digunakan mengoreksi dan handphone (Hp) petugas harus dimatikan.
Selanjutnya yang keempat, komputer atau laptop yang akan digunakan harus steril dan bukan berasal dari petugas scanner atau pihak UNNES.
“Tetapi komputer atau laptop tersebut harus benar-benar netral dan bersih dari aplikasi apapun, dan juga komputer atau laptop wajid diperiksa terlebih dahulu sebelum digunakan,” jelas Naim.
Selain itu, pihaknya juga berharap untuk proses koreksi agar disiarkan langsung (Live) supaya semua masyarakat bisa melihat dan tahu prosesnya.
Semua analisa tersebut sudah disampaikan kepada Asisten 1 Pemkab Bojonegoro Djoko lukito dan ketua koordinator tim desa khamim. Dan akan ditindaklanjuti demi kelancaran pengisian perangkat desa.
