Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan Sekolah Anggaran Volume 1 Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola keuangan daerah. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar, Sabtu (07/11/2026).
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, S.Pd., M.H., mengatakan bahwa Sekolah Anggaran diikuti sebanyak 50 peserta. Meski kuota telah dibatasi, antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut cukup tinggi, bahkan jumlah pendaftar melebihi kuota yang disediakan.
Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, praktisi, kepala desa hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Ahmad Supriyanto, kegiatan ini sengaja diselenggarakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan anggaran pemerintah daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
“Ini bagian dari rangkaian HUT Partai Golkar ke-62. Kita sengaja membuat Sekolah Anggaran untuk membantu pemerintah daerah dalam hal transparansi anggaran,” ujarnya Mas Pri sapaan akrabnya.
Mas Pri juga menjelaskan, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dinilai penting agar publik dapat mengetahui bagaimana proses penggunaan keuangan daerah. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat turut memberikan masukan sekaligus melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan anggaran pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang penganggaran. Di antaranya Muhammad Faris dari Universitas Surabaya (Ubaya) yang membahas materi membaca anggaran tahun 2027, serta Helmi Elizabeth yang menyampaikan materi mengenai tahapan perencanaan anggaran.
Selain itu, Sekolah Anggaran tidak hanya berhenti pada kegiatan pembelajaran. Para peserta yang telah mengikuti program tersebut nantinya akan diberikan ruang untuk terlibat dalam forum diskusi dan bedah anggaran.
Materi yang akan dibahas di antaranya evaluasi anggaran, kebijakan pemerintah daerah, hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah.
“Para alumni ini ke depan juga akan kita beri ruang untuk melakukan bedah anggaran, bedah kebijakan, target-target pemerintah daerah, bedah RPJM dan lain sebagainya,” jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran daerah dapat semakin meningkat, termasuk dalam memberikan saran, pemikiran dan evaluasi kepada pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Mas Pri memastikan Sekolah Anggaran akan menjadi agenda tahunan. Setelah Volume 1 dilaksanakan pada 2026, kegiatan serupa direncanakan berlanjut ke Volume 2 pada 2027 dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan.
“Setiap tahun kita laksanakan. Ini Volume 1 tahun 2026, nanti Volume 2 tahun 2027 dan seterusnya,” pungkasnya. (Why/Red)
