SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus menabuh genderang perang terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Bersama tim gabungan lintas sektor, Pemkab menggelar operasi pasar besar-besaran yang kali ini menyasar wilayah Kecamatan Baureno, Selasa (23/6/2026).
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk sinergi nyata antara Pemkab Bojonegoro, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, serta aparat penegak hukum guna menekan kebocoran kas negara dan melindungi masyarakat dari produk-produk tak berizin.
Operasi diawali dengan apel kesiapan di halaman Kantor Kecamatan Baureno yang diikuti oleh 30 personel gabungan. Guna memaksimalkan pengawasan, personel yang terdiri dari Satpol PP, Kantor Bea dan Cukai, TNI, Polri, Polisi Militer, Kejaksaan Negeri, serta Bagian Perekonomian Pemkab Bojonegoro ini langsung dibagi menjadi tiga tim.
Dengan teliti, para petugas mendatangi satu per satu toko kelontong maupun distributor di kawasan Baureno untuk memeriksa legalitas pita cukai pada produk-produk yang dijual, terutama produk hasil tembakau.
“Operasi ini bukan sekadar penindakan, tetapi juga menjadi sarana edukasi langsung kepada masyarakat mengenai dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Bojonegoro, Yoppy Rahmat Wijaya, mewakili Plt Kasatpol PP Masirin.
Yoppy menegaskan bahwa keberadaan barang cukai ilegal—seperti rokok polos tanpa pita cukai—sangat merugikan banyak pihak. Selain memangkas penerimaan negara yang sejatinya digunakan untuk pembangunan, komoditas ilegal ini juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
“Ini merugikan para pelaku usaha yang selama ini sudah taat aturan dan menjalankan bisnisnya secara legal. Kita ingin mewujudkan tata kelola perdagangan di Bojonegoro yang tertib, sehat, dan sesuai undang-undang,” imbuhnya.
Melalui operasi preventif dan penindakan yang dilakukan secara berkala ini, Pemkab Bojonegoro berharap iklim usaha di wilayahnya semakin kondusif. Kesadaran masyarakat dan pedagang diharapkan terus meningkat agar tidak lagi memperjualbelikan produk ilegal demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Red)
