SuaraBojonegoro.com – Sat Binmas Polres Bojonegoro pada hari Minggu (31/03/2019) pagi menggelar acara Forum Diskusi Grup (FDG) di Hotel Bonero dengan Tema “Bijak dan Cerdas Bermedia Sosial Serta Peningkatan Kembali Program Siskamling Guna Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk di Wilayah Bojonegoro. Kegiatan FDG tersebut diselenggarakan dengan maksud agar terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli, SIK., MH., M.Si, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bojonegoro, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bojonegoro serta undangan dari elemen Masyarakat.
Sambutan Kapolres Bojonegoro membuka acara mengatakan bahwa sebagaimana diketahui, diera globalisasi sekarang dunia tak terbatas jaman perubahan yang kita hadapi membutuhkan pemikiran yang extra keras menyikapinya, kalau dulu mencari informasi butuh waktu lama bahkan berminggu – minggu, saat ini hanya butuh hitungan detik kita sudah mengetahuinya. Dalam Medsos banyak sekali beritang yg blum tentu kebenarannya, untuk menyikapi hal itu diperlukannya diskusi.
“Medsos ada banyak hal positifnya, misalnya untuk berjualan. Pelajar bisa mencari referensi untuk belajar, tetapi juga ada hal negatifnya sperti ujaran kebencian, isu sara, berita hoax maka dari kita harus pintar – pinter dalam menyikapinya”, ucap Kapolres.
Kapolres juga menambahkan bahwa musuh terbesar kita saat ini adalah Berita Hoax, karena berita hoax bisa menimbulkan perpecahan dan mengadu domba dalam masyarakat.
Kapolres juga mengajak untuk mensukseskan lagi siskampling, poskampling, pam swakarsa dan tamu yang menginap 1×24 jam wajib lapor,
“karena semua itu bagian dari menjaga wilayah lingkungan kita”, imbuh Kapolres.
Kapolres juga menjelaskan bahwa masalah keamanan bukan hanya tugas Kepolisisan, untuk itu, Polisi membutuhkan dukungan, kerjasama, informasi dan cara – cara yang tepat dan masukan dari masyarakat bagaimana masalah ini bisa diselesaikan bersama.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh masyarakat untuk bersama menjaga keamanan”, tutur Kapolres.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol dalam materinya mengajak untuk tanggal 17 April 2019 ada pemilu serentak tahun 2019, Pemilu serentak nantinya bukan hanya Pilpres tetapi juga Pileg. Bagi warga yang memiliki hak pilih, nantinya akan menerima kartu suara ada 5 lembar, dan warnanya pun juga berbeda yaitu hijau, biru, merah, kuning dan abu – abu.
“Tinggal hitungan hari lagi, kita sebagai warga negara tentunya harus ikut andil dalam kegiatan tersebut”, ucap Kepala Kesbangpol.
Kepala Kesbangpol juga berharap bahwa pelaksanaan Pemilu nanti dapat berjalan lancar dan luber (langsung,bebas dan rahasia) dan juga jurdil (jujur dan adil). Dari unsur pemilu melibatkan pemilih, regulasi (aturan), birokrasi (penyelenggara negara), penyelanggara pelaksanaan pemilu.
“Peserta Pemilu nanti ada 16 Partai, meskipun pilihan kita berbeda -beda, kita tetap satu dibawah naungan NKRI, gunakan hak pilihmu sempatkan datang ke TPS marilah kita saling menghormati”, harap Kepala Kesbangpol.
Sedangkan itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bojonegoro yang juga memberikan materi mangatakan bahwa keamanan dan ketertiban dalam pemilu damai, berbagai unsur yang terkait keamanan ketertiban dapat mengganggu stabilitas keamanan baik itu persatuan, kesatuan dan bermasyarakat, perpecah belahan banyak yang diciptakan oleh berbagai kalangan untuk keuntungan pribadi, salah satunya adalah Hoax.
“Setelah berkembangnya Zaman di dunia digital, peningkatan Hoax sangat berdampak luar biasa, misal perceraian karena Hoax”, ucap Ketua PWI.
Media ada dua yaitu media cyber dan media sosial. Media cyber adalah media berita yang benar – benar resmi memberikan pemberitaan, akan tetapi tidak semua media cyber memiliki kualitas yang benar -benar memberikan tampilan karya berita jurnalis yang benar sesuai standar dewan pers.
Perbedaan pers dan medsos, kalau pers produk dari wartawan yang berkopetensi, tim redaksi jelas mempunyai kantor dan pertanggung jawaban, menggunakan kode etik ada badan hukum ada alamatya.
“Tetapi bila medsos alamatnya tidak jelas dan banyak yang tidak menggunakan sumber resmi, misal narasumber yang tidak mau disebutkan namanya itu bahaya apakah sumber berita ini benar atau tidak”, ungkap Ketua PWI.
Medsos adalah sebatas informasi, komunikasi siapa saja, individual, pertanggung jawaban tidak ada, batasanya tidak ada, pengelolaanya bebas dan bisa dipalsukan.
“ini yang berbahaya”, tegas Ketau PWI.
Usai penyampaian materi oleh semua narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi dengan menaggapi materi – materi yang telah disampaikan oleh narasumber.
