SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat langkah menuju kemandirian pangan daerah. Salah satunya melalui peluncuran Gerakan ASN Pelopor Pangan (GASPOL), yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjadi pelopor dalam mengonsumsi dan mencintai produk pangan lokal.
Gerakan tersebut disosialisasikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat soft launching beras lokal di Ruang Angling Dharma, Rabu (19/8/2026). Program ini menggandeng Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri untuk menghadirkan beras premium produksi lokal dengan harga yang terjangkau.
Bupati Setyo Wahono menegaskan, GASPOL bukan sekadar gerakan jual-beli beras. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pangan yang mandiri dengan memulai perubahan dari lingkungan pemerintahan.
“Semangat kita untuk membangun kemandirian daerah itu mulai dibangun, dan yang menjadi contoh pertama adalah para ASN. Saya minta komitmen Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi contoh dan bersama-sama bagaimana kita cinta produk Bojonegoro,” ujar Setyo Wahono.
Menurutnya, sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar di Jawa Timur, Bojonegoro memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri. Namun, selama ini sebagian gabah hasil panen petani justru dikirim ke luar daerah dan kemudian produk berasnya kembali masuk ke Bojonegoro.
Kondisi tersebut dinilai membuat rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berpotensi meningkatkan harga yang harus dibayar masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong hilirisasi agar hasil pertanian Bojonegoro dapat diolah dan memiliki nilai tambah di daerah sendiri.
“Jangan sampai gabah kita keluar, kemudian berasnya kembali dan kita membeli dengan harga yang lebih mahal karena ada biaya transportasi. Ini yang harus kita putus,” tegasnya.
Melalui Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, pemerintah juga menggandeng pengusaha penggilingan padi lokal yang tergabung dalam PERPADI untuk menyerap gabah petani. Langkah tersebut diharapkan mampu ikut menjaga stabilitas harga gabah sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani.
Sementara bagi konsumen, beras premium lokal dengan merek “Rajekwesi” ditawarkan kepada ASN dengan harga Rp14.800 per kilogram. Harga tersebut diharapkan menjadi pilihan yang terjangkau sekaligus mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan produk pangan hasil produksi daerah sendiri.
Bupati menekankan, keberlanjutan program sangat bergantung pada konsistensi BUMD dalam menjaga kualitas dan harga. Ia meminta agar beras lokal yang dipasarkan benar-benar memenuhi standar sehingga konsumen, khususnya ASN, mendapatkan produk yang berkualitas.
“Semuanya itu akan jalan jika BUMD Pangan bisa menjaga kualitas dan harganya kompetitif,” pesannya.
Sebagai tahap awal, Pemkab Bojonegoro menginstruksikan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai mengonsumsi beras lokal tersebut pada September mendatang, dengan target minimal 15 kilogram per bulan.
Bupati menyebut konsep yang dibangun Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri merupakan bentuk social entrepreneur yang diharapkan mampu menciptakan manfaat ekonomi lebih luas.
GASPOL pun diharapkan tidak berhenti sebagai gerakan internal ASN. Program ini diharapkan menjadi pemantik agar semakin banyak masyarakat memilih produk lokal, memperkuat rantai ekonomi petani, menjaga perputaran uang di daerah, sekaligus mendorong Bojonegoro semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
Dengan semangat tersebut, konsumsi beras lokal bukan hanya soal memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap petani dan perekonomian daerah menuju Bojonegoro yang lebih sejahtera, makmur dan membanggakan. (Red)
