Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Mengawali masa bakti periode 2026–2030, Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan silaturahmi kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi sekaligus menggali berbagai persoalan pendidikan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Kamis (02/07/2026)
Sejumlah instansi yang menjadi tujuan kunjungan antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Melalui pertemuan tersebut, Dewan Pendidikan berupaya membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Dr. Ahmad Anfasul Marom, S.HI., M.A., menyampaikan terima kasih atas dukungan dan sambutan dari Kepala Bappeda Helmi Elisabeth, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Dr. Amanulloh, S.Ag., M.H.I., serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Drs. Ec. M. Anwar Mukhtadlo, M.Si.
“Kami sebagai pengurus baru perlu mendengar langsung masukan dari seluruh stakeholder pendidikan. Dari berbagai persoalan yang kami himpun, Dewan Pendidikan akan menyusun kajian dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pengambilan kebijakan,” ujar Ahmad Anfasul Marom.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu perhatian utama Dewan Pendidikan selama menjalankan amanah masa bakti 2026–2030. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro melalui sektor pendidikan.
“Salah satu komponen IPM adalah pendidikan. Karena itu, pemajuan pendidikan menjadi keniscayaan agar kualitas sumber daya manusia Bojonegoro semakin meningkat dan mampu bersaing,” katanya.
Dalam dialog bersama Dewan Pendidikan, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro, Helmi Elisabeth, menjelaskan kondisi perkembangan indikator pembangunan manusia di wilayah Bojonegoro. Ia menyampaikan bahwa capaian IPM terus mengalami perkembangan, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan bersama.
“IPM Bojonegoro tahun 2025 mencapai 73,74 dan menjadi kabupaten dengan kenaikan tertinggi. Namun, rata-rata lama sekolah kita masih 7,78 tahun atau setara jenjang SMP. Ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujar Helmi.
Usai dari Bappeda, Dewan Pendidikan melanjutkan kunjungan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kemenag Bojonegoro Dr. Amanulloh, S.Ag., M.H.I., bersama Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Sholihul Hadi menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan madrasah.
“Masih ada madrasah yang berada di lokasi terpencil dengan jumlah siswa sedikit dan belum terjangkau jaringan internet,” kata Amanulloh.
Selain persoalan akses pendidikan, Kemenag juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap sekolah dan madrasah di wilayah tertinggal, penyelesaian persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan tata kelola yayasan madrasah swasta, serta penguatan kompetensi tenaga pendidik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Drs. Ec. M. Anwar Mukhtadlo, M.Si., menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menangani persoalan ATS melalui pendataan secara detail.
“Saat ini kami melakukan pendataan ATS secara by name by address. Harapannya dalam waktu dekat pendataan ini bisa tuntas,” ujarnya.
Setelah data tersebut selesai dihimpun, pemerintah akan menentukan langkah intervensi sesuai kebutuhan masing-masing anak agar dapat kembali mendapatkan akses pendidikan. Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memastikan seluruh hasil masukan dari Bappeda, Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan akan menjadi bahan kajian untuk menyusun rekomendasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. (Why/Red)
