Reporter : Sasmito
SuaraBojonegoro.com – Adanya Informasi melalui Website Resmi kementrian Keuangan RI (Republik Indonesia) bahwq DBH (Dana Bagi Hasil) Minyak dan Gas untuk daerah penghasil Minyak dan Gas Kabupaten Bojonegoro yang tertulis di website tersebut mengalami penurunan, hal itu membuat Komisi B DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bojonegoro berupaya mencari kepastian hal tersebut dengan menggelar hearing, Senin (30/9/19).
Hearing digelar bersama Badan Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro, oleh Komisi B guna mempertanyakan kepastian terkait nilai bagi hasil DBH Migas tersebut, dan dari Badan pendapatan Daerah juga tidak mengetahui alasan penurunan DBH Migas untuk kabupaten Bojonegoro.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi menjelaskan bahwa informasi dari website resmi Dirjen Migas tersebut juga belum mengetahui dasar perhitungan terkait penurunan DBH Migas yang mencapai Rp. 956.152.352.000, pada tahun 2020.
Sementara pada tahun 2018 Bojonegoro menerima DBH Migas sebesar sekitar Rp.2.2 Miliar, hal ini sangat mengejutkan jika pada tahun 2030 harus mengalami penurunan DBH Migas.
“Kita belum mengetahui secara pasti penyebab penurunan DBH Migas pada tahun 2020 yang sangat rendah dibanding 2018, apakah hal itu karena harga migas yang turun atau lifting yang turun,” Papar Sally Atyasasmi.
Disampaikan oleh Politisi Asal Partai Gerindra ini, bahwa secara resmi Pemkab juga sudah berkirim surat ke Kementrian keuangan, untuk mengetahui dasar perhitungan DBH migas tersebut. Sedangkan Komisi B DPRD Juga akan mendatangi Direktur Jenderal (Dirjen) Migas di Kementrian ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) di Jakarta.
“Kami akan mencari tahu dasar apa yang menjadi dasar perhitungan penurunan DBH Migas, serta mengklarifikasi kebenaran dari pada Informasi tersebut,” Tambah Sally.
Seharusnya DBH Migas semakin meningkat jika lifting Migas di Bojonegoro juga meningkat, bukan malah mengalami penurunan, sehingga pekan depan Komisi B DPRD Bojonegoro harus segera mendapatkan Jawabannya. (Sas*)
