Reporter: Sasmito
SuaraBojonegoro.com – Adanya dugaan Potongan atau setoran Dana bantuan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) Covid 19, bagi TPQ, dan juga Madarasah Diniyah dan Pondok Pesantren, banyak menjadi pembicaraan oleh para Guru Ngaji yang ada di lembaga TPQ atau Diniyah, bahkan ada juga tercatat lembaga sebagai penerima akan tetapi justru penerimanya bukan pimpinan lembaga tersebut.
Dari penelusuran Media SuaraBojonegoro.com, bahwa para penerima BOP Covid 19 TPQ tahap 2 ini ditengarai terdapat potongan atau setoran kepada Koordinator Kabupaten dan sebelumnya dilakukan oleh beberapa orang koordinator di tingkat kecamatan, dan koordinator ini berbeda dengan koordinator BOP Covid 19 tahap 1, karena dari hasil konfirmasi SuaraBojonegoro.com kebanyakan koordinator kecamatan penerima BOP tahap 1 justru tidak mengetahui proses BOP Tahap 2 dan 3.
Bahkan di Salah satu Kecamatan di Bojonegoro diduga ada lembaga penerima BOP Tahap 2 yang harus melakukan setor 30 hingga 50 persen dari Penerimaan Rp10 juta. Dan juga di Wilayah Kecamatan Sumberrejo ada beberapa Lembaga TPQ yang tahu bahwa lembaganya terdaftar menerima BOP Covid 19 dari Pemerintah, diantaranya Lembaga TPQ di Desa Prayungan, dan Desa Wotan, serta beberapa Desa Lainnya.
“Saya tahu pada saat ada pertemuan para Lembaga TPQ di Sumberrejo, kog ketua lembaganya banyak yang ganti, jadi indikasinya ada penerima yang diluar lembaga TPQ tersebut, tapi menggunakan lembaga TPQ,” Ungkap Salah satu Guru Ngaji yang enggan di media kan namanya.
Dikonfirmasi kepada Marianto, selaku Koordinator TPQ di Sumberrejo, yang ditengarai melakukan pengusulan terhadap bantuan BOP Covid untuk TPQ dan Diniyah dirinya mengaku hanya mengusulkan ke Kemenag (Kementrian Agama), sedangkan ditanya untuk dugaan adanya potongan ataupun koordinatornya Kabupaten dirinya juga tidak menyebutkan.
“Saya hanya mengusulkan ke Kemenag, dan ada beberapa yang di ACC dan dana yang cair diterima lembaganya masing masing,” Ujar Marianto.
Bahkan Dari beberapa lembaga TPQ penerima BOP tahap 1 yang berhasil ditemui oleh SuaraBojonegoro.com mengaku bahwa pihaknya mendengar ada BOP Tahap 2 dan 3, namun dirinya juga tidak mengetahui secara pasti, baik Prosesnya maupun Koordinatornya siapa.
Berbeda dengan TPQ di Kecamatan Bubulan, justru tidak menerima tahap 1 namun menerima tahap 2, dan ketika dikonfirmasi, koordinator Kecamatan Bubulan, Tanda Bangun melalui Telepon Selularnya, dirinya mengaku tidak mendapatkan BOP Covid 19 TPQ tahap 1.
“Untuk TPQ Bubulan tidak menerima BOP tahap 1, kami menerima tahap 2,” Katanya.
Ada yang lebih mengagetkan, ketika Salah satu Koordinator TPQ disalah satu Kecamatan bahwa dikecamatannya ada sebanyak 35 lembaga TPQ penerima BOP Covid 19, sedangkan dirinya sebagai koordinator Kecamatan cuma membawahi 18 lembaga TPQ Penerima BOP Tahap 1 tahun 2020. Dan dimungkinkan ada koordinatornya tapi orang lain yang menangani BOP Covid 19 tahap 2 dan 3. (SAS/Red)
Foto: Ilustrasi
