SuaraBojonegoro.com — Pemkab Bojonegoro mendapat sorotan tajam dari Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, perihal dana kas daerah yang mengendap hingga Rp 3,6 Triliun. Fenomena sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi di Kota Ledre. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro, Miftahul Huda, MA., mendorong pemerintah setempat sesegera mungkin mengakselerasi kinerja serapan anggaran. Khususnya belanja untuk kepentingan publik yang menjadi tanggung jawab Pemkab Bojonegoro.
“Contohnya memberikan jaminan akses pendidikan hingga beasiswa kuliah. Lalu memperbaiki infrastruktur pendidikan hingga meningkatkan kualitas pendidikan. Juga ada jaminan, pemerataan kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Apapun kepentingan publik yang menjadi urusan pemerintah daerah harus diprioritaskan,” paparnya, Rabu (22/10/25).
Banyak kebutuhan pembangunan yang seharusnya bisa diatasi dengan dana triliunan itu. Terlebih Bojonegoro masih dihadapkan pada isu-isu kemiskinan.
Pria yang akrab disapa Miftah melanjutkan, pembangunan infrastruktur dasar, serta infrastruktur pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah harus mendapatkan atensi khusus. Sekaligus mendorong pemerintah menciptakan program pemberdayaan, penguatan ekonomi, dan ketenagakerjaan bagi masyarakat. “Apalagi Bojonegoro sudah menyusun perda (peraturan daerah) dana abadi pendidikan. Kami berharap secepatnya untuk segera dilaksanakan,” tukasnya. (Lis/din)
