Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Persoalan masa depan pekerja menjadi perhatian dalam audiensi Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) dengan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Bojonegoro, Kamis (10/09/2026), tersebut menjadi ruang bagi serikat pekerja untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah batas usia pensiun. Bagi pekerja, ketentuan tersebut bukan sekadar angka dalam regulasi, tetapi berkaitan langsung dengan masa depan, penghasilan, kesejahteraan, serta perlindungan setelah tidak lagi bekerja.
PP FSP RTMM-SPSI menyampaikan sejumlah pandangan terhadap proses pembentukan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah memasuki tahap harmonisasi antara Panitia Kerja (Panja) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI serta telah menjadi RUU inisiatif DPR RI.
Berdasarkan kajian yang disampaikan dalam audiensi, masih terdapat sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Salah satunya mengenai pengaturan batas usia pensiun dan perlindungan hak pekerja setelah memasuki masa pensiun.
Persoalan pekerja, menurut aspirasi yang disampaikan, tidak berhenti pada usia pensiun. Berbagai isu lain juga menjadi perhatian, mulai dari sistem kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), outsourcing atau alih daya, sistem kerja magang, kenaikan upah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hak pesangon, jaminan sosial, tenaga kerja asing, pekerja platform dan otomatisasi hingga perlindungan terhadap pekerja rentan.
Serikat pekerja juga menyoroti dampak transisi iklim dan industri hijau terhadap buruh, hak-hak buruh perempuan, kebebasan berserikat, pengawasan ketenagakerjaan hingga pemberian sanksi terhadap perusahaan yang dinilai melanggar hak pekerja.
Termasuk persoalan penegakan hukum ketenagakerjaan serta kebutuhan peningkatan keterampilan pekerja melalui program upskilling dan reskilling agar pekerja tetap mampu mengikuti perubahan dunia kerja.
Dalam audiensi tersebut, serikat pekerja menekankan agar RUU Perlindungan Ketenagakerjaan nantinya tidak hanya menjadi aturan di atas kertas. Regulasi tersebut diharapkan benar-benar memberikan kepastian terhadap perlindungan hak, kesejahteraan, dan martabat pekerja.
Aspirasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari sikap kritis organisasi buruh dalam mengawal proses pembentukan regulasi ketenagakerjaan agar kepentingan pekerja tetap mendapat perhatian.
Sementara itu, Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menyambut baik audiensi tersebut. Masukan dari serikat pekerja dinilai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD untuk menerima dan menyerap aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan pekerja dan serikat buruh.
Berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan perhatian dan pertimbangan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
Audiensi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pertemuan formal, tetapi menjadi ruang komunikasi antara wakil rakyat dan pekerja untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung. (Why/Red)








