SUARABOJONEGORO.COM – DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, mengakui selama ini masih terdapat ketimpangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah pinggiran, utamanya di wilayah selatan Bojonegoro. Masih banyak fasilitas kesehatan di tingkat Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu) yang belum bisa mengcover penyakit tertentu yang diderita masyarakat.
Karena alasan itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, mendukung rencana pembangunan rumah sakit tipe D di wilayah selatan Bojonegoro.
“Kalau ada rumah sakit di wilayah selatan, di Temayang misalnya, maka masyarakat akan sangat dimudahkan dan meringankan beban mereka,” kata Sally kepada wartawan, Selasa (06/03/18).
Tahun ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro sudah mengajukan pembebasan lahan untuk pembangunan RSUD di Temayang, dan sedang diproses Bagian Perlengkapan.
“Sementara perencanaan dan pelaksanaannya, akan dibahas lagi pada tahun 2019,” tandas politisi dari Partai Gerindra itu.
Komisi Dewan yang salah satunya membidangi kesehatan ini berharap, rencana pembangunan RSUD Tipe D di Temayang bisa terwujud sehingga dapat membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah selatan Bojonegoro.
“Untuk membangun sebuah rumah sakit butuh dana ratusan miliar, dan itu tidak akan mungkin bisa dianggarkan APBD. Harus ada sharing antara pemerintah pusat atau provinsi dan kabupaten,” tandasnya.
Hal lain yang perlu diperhatikan, lanjut Sally, adalah kebutuhan tenaga medis, yang saat ini masih kurang karena adanya aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang melarang organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan perekrutan karyawan atau pegawai negeri sipil (PNS).
Sesuai data di Dinas Kesehatan Bojonegoro, hingga sekarang ini ada 36 puskesmas dan 68 Pukesmas Pembantu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 berstatus rawat Inap.
“Meski demikian, saat ini alat kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya belum mencukupi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiati.
Untuk menyiasatinya, ungkap Ninik, yakni mencari tambahan dari tenaga magang, sementara untuk tenaga medis dokter dengan mengangkat tenaga pegawai tidak tetap (PTT).
“Data fasilitas apa saja yang kurang ada di kantor, sementara saya posisi di Jakarta,” tandasnya.
Tahun ini, Dinas Kesehatan bersama tim kabupaten melakukan kajian untuk pembangunan rumah sakit di wilayah selatan. Sesuai usulan di wilayah Temayang akan dibangun RSUD Tipe D.
Selain itu, sekarang ini Bojonegoro juga kekurangan tenaga medis untuk semua Puskesmas Rawat Inap. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan bersama Komisi C, terus mengkomunikasikan hal ini baik kepada KemenPAN-RB untuk tenaga PNS maupun sharing dana pembangunan rumah sakit Tipe D.
Sedangkan Calon Bupati Bojonegoro, Soehadi Moeljono, saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut menyatakan, ke depan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program di bidang kesehatan. Yakni membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan layanan kesehatan di tiap Puskesmas, dan menyediakan tenaga kerja professional seperti dokter, perawat, dan bidan.
“Kita juga akan menyedikan fasilitas kesehatan yang memadai hingga tingkat desa,” tegas Pak Mul sapaan akrab tokoh yang dalam Pilkada Bojonegoro 2018 berpasangan dengan Cawabup, Mitroatin.
Mantan Sekda yang sudah mengabdi 32 tahun sebagai birokrat di Pemkab Bojonegoro ini, juga memprogramkan memberikan layanan kesehatan gratis kepada semua warga.
“Kita juga akan menggeratiskan operasi bagi duafa,” tandasnya.
Program kesehatan yang akan dilaksanakan dalam kurun lima tahun ke depan, menurut Pak Mul, telah melalui kajian serius dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Itu akan kita lakukan bersama masyarakat, dimana masyarakat juga akan terlibat mulai perencanaan, pelaksanaan, dan mengawasi programnya,” tandas Pak Mul. (yud/red)
