Reporter : Yudianto
SuaraBojonegoro.com – Terkait persoalan Keuangan Program Tanah Sisetamis Lengkap (PTSL) Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Bojonegoro, yang mendapat tudingan bahwa uang PTSL ngendon dan nyantol di Bendahara Lughito, hal itu dibantah oleh Lughito, dan dirinya telah mengundurkan diri dari Bendahara PTSL Ngablak, sebelum program berakhir.
Lughito menjelaskan bahwa uang hasil PTSL dari warga pemohon sertifikat, yang mengikuti program tersebut sebanyak 50 persen memang sebelumnya di bawa dirinya, namun keuangan tersebut sudah disampaikan laporannya ke Kepala Desa Ngablak.
“Saya memang sudah mundur dari Bendahara PTSL, dan secara administrasi saya sudah melaporkan ke Kepala Desa,” Kata Lughito kepada media, Selasa (17/8/2020).
Ditegaskan oleh Lughito bahwa pihaknya siap dipertemukan dengan berbagai pihak terkait keuangan yang dia kelola, dan dirinya siap memberikan pertanggung jawabkan terkait keuangan tersebut.
Disampaikan juga terkait SK (Surat Keputusan) kepanitiaan bahwa tidak ada, namun kepantiaan dibentuk secara musyawarah oleh masyarakat. “Saya dan panitia lain itu dibentuk oleh masyarakat sebagai panitia, dan tidak pernah menerima SK Panitia,” Tambahnya.
Disinggung mundurnya dari Bendahara PTSL Ngablak, Lughito menjelaskan bahwa ada konflik internal, dan dirinya merasa tidak nyaman dengan beberapa pengurus hingga akhirnya Lughito menyerahkan pertanggung jawabannya sebagai Bendahara PTSL kepada kepala Desa.
“Setelah saya mundur saya tidak paham dan tidak tahu siapa yang menerima uang pendaftaran tersebut,” jelasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kades Ngablak, Susianto membenarkan bahwa sudah laporan pertanggung jawaban terkait keuangan dari Lughito, namun setelah mundurnya Lughito dari Bendahara, Kades masih belum menerima detail laporan pertanggung jawaban.
“Memang ada indikasi ketidaknyamanan antara Bendahara dan ketua Panitia Tamyis, sehingga harus kami luruskan, nanti malam akan kami pertemukan,” Kata Susianto.
Persoalan PTSL di Desa Ngablak menurutnya tidak ada persoalan, akan tetapi setiap kegiatan pasti akan ada beberapa hal yang menjadi PR semua pihak, dan dengan masalah PTSL ini kades akan melakukan penyelesaian kesalah pahaman yang ada. (Yud/SAS)
