SuaraBojonegoro.com – Kondisi fiskal Kabupaten Bojonegoro yang terus mengalami penurunan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Para kepala desa pun diminta semakin cermat dalam mengelola anggaran, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat memberikan penguatan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan BKK Desa di Partnership Room Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 22–23 September 2026, tersebut diikuti para kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro. Agenda ini digelar untuk memperkuat pemahaman pemerintah desa dalam mengelola keuangan sekaligus memastikan pelaksanaan BKK Desa berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan.
Nurul menekankan, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah harus diawali dengan perencanaan yang matang. Terlebih, pekerjaan yang membutuhkan anggaran besar dan memiliki spesifikasi teknis tertentu harus didukung sumber daya manusia serta perencanaan yang memadai.
“Pekerjaan yang memerlukan pembiayaan besar dan perencanaan teknis secara detail tidak bisa dilakukan tanpa persiapan yang matang. Karena itu, kita perlu memastikan perencanaannya, SDM-nya, serta pelaksanaannya benar-benar sesuai ketentuan,” jelasnya.
Menurut Nurul, evaluasi terhadap sejumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan juga terus dilakukan. Evaluasi diperlukan ketika ditemukan pekerjaan yang belum optimal dan membutuhkan tindak lanjut.
Ia menyebut laporan masyarakat menjadi salah satu bahan dalam proses pemeriksaan. Apabila terdapat laporan mengenai spesifikasi maupun kondisi fisik pekerjaan, Inspektorat akan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
APBD Turun, Desa Diminta Semakin Cermat
Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga mengingatkan para kepala desa mengenai kondisi keuangan daerah yang mengalami perubahan signifikan.
Menurut dia, APBD Kabupaten Bojonegoro yang sebelumnya berada di kisaran Rp8 triliun kini turun menjadi sekitar Rp6 triliun dan ke depan diproyeksikan berada di kisaran Rp5 triliun.
“Karena itu, kemampuan kita dalam mengalokasikan anggaran juga harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah,” terangnya.
Kondisi tersebut, lanjut Nurul, menuntut pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Setiap program harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan yang tersedia.
Penurunan produksi minyak dan gas juga turut memberikan dampak terhadap pendapatan daerah. Produksi migas yang pada 2020 disebut mencapai sekitar 235 ribu barel per hari, kini berada di kisaran 115 ribu barel per hari.
Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Nurul berharap kegiatan penguatan ini dapat dimanfaatkan para kepala desa untuk meningkatkan pemahaman dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Dengan tata kelola yang semakin tertib, program pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang penting persiapannya lengkap, waktunya jelas, kemudian pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja,” pungkasnya. (Lis/Red)








