Adanya Core Drill di Proyek Jalan BKKD Oleh Oknum LSM, Inspektorat Bojonegoro: Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan!

Reporter : Waluyo Wahyu Utomo

SuaraBojonegoro.com – Kegiatan pengujian pekerjaan jalan beton yang bersumber dari program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025 di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, menjadi polemik. Pasalnya, pengujian dengan metode core drill tersebut diduga dilakukan oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM). Rabu (18/03/2026)

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengujian dilakukan terhadap hasil pekerjaan infrastruktur jalan desa. Namun, tindakan tersebut menuai pertanyaan terkait kewenangan pelaksanaan uji teknis di lapangan.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan, menegaskan bahwa pengujian terhadap hasil pekerjaan yang dibiayai anggaran pemerintah tidak bisa dilakukan sembarangan.

“Pada prinsipnya, yang berhak melakukan pengujian adalah pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Baca Juga:  Dinas Damkar Bojonegoro Kembali Lawan Covid-19 di 28 Kecamatan

Dalam konteks pengawasan dan pengujian pekerjaan infrastruktur, terdapat beberapa pihak yang memiliki kewenangan. Di antaranya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat, instansi teknis terkait sebagai pelaksana program, serta lembaga atau pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan ditunjuk secara resmi.

Selain itu, pengujian teknis seperti core drill umumnya dilakukan oleh laboratorium uji material yang telah terakreditasi dan memiliki standar operasional yang jelas. Penunjukan terhadap pihak tersebut juga harus melalui mekanisme resmi, baik oleh pemerintah daerah maupun instansi pelaksana kegiatan.

Sementara itu, terkait dugaan keterlibatan oknum LSM PIPRB dalam kegiatan tersebut, hingga berita ini diturunkan, Manan yang disebut sebagai perwakilan belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini belum mendapatkan jawaban.

Baca Juga:  Industri Hulu Migas dan Pemkab Bojonegoro Sinergi Majukan UMKM Sekitar Wilayah Operasi

Diketahui, masyarakat dan lembaga non-pemerintah memang memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan. Namun demikian, pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk kontrol sosial, bukan melalui tindakan teknis seperti pengujian fisik konstruksi tanpa kewenangan resmi. (Why/Sas)