Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas dokumen Rincian Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Pekerjaan dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi menunjukkan adanya indikasi kelebihan bayar sebesar Rp 8,12 miliar pada sejumlah proyek rehabilitasi jalan di Kabupaten Bojonegoro. Senin (10/11/2025)
Temuan tersebut tercatat dalam bidang jalan di bawah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUBMPR), dengan total nilai kontrak mencapai Rp 59,9 triliun dengan kekurangan volume senilai Rp 1,09 miliar serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis senilai 7,02 miliar dari 22 paket pekerjaan yang diperiksa.
Beberapa proyek dengan nilai kelebihan bayar tertinggi antara lain sebesar Rp 946 juta, Rp 670 juta, serta dengan nilai Rp 469 juta. Ketidaksesuaian spesifikasi tersebut umumnya terjadi pada mutu material dan pelaksanaan yang tidak sesuai kontrak.
Selain itu, terdapat dua nama perusahaan kontraktor yang muncul berulang kali dalam daftar proyek yang menjadi temuan BPK di lebih dari satu pekerjaan. Kondisi ini diduga adanya pola kelemahan pengawasan dan pelaksanaan proyek yang sistematis, baik dari pihak kontraktor, konsultan pengawas, maupun pejabat penerima hasil pekerjaan. Lemahnya pengawasan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jangka panjang.
Menanggapi temuan tersebut, Agus Susanto Rismanto, praktisi hukum asal Bojonegoro, menegaskan bahwa seluruh pihak yang menyebabkan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi harus dikenai sanksi pidana. Seluruh pihak yang menyebabkan kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis harus mendapatkan punishment sesuai peraturan perundang-undangan karena sudah menyebabkan terjadinya kerugian negara.
“Pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus pidana, apalagi kalau pekerjaan rigid beton atau jalan yang kualitasnya tidak bisa direcovery,” ujarnya.
Mantan anggota legislatif ini menambahkan rendahnya kualitas pekerjaan berpotensi mengurangi masa manfaat infrastruktur yang seharusnya bisa digunakan 7 hingga 10 tahun, menjadi hanya 3 sampai 4 tahun. Ia menilai, kondisi seperti ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Kalau umur jalan berkurang, maka di tahun keempat atau kelima kita harus membangun lagi, dan itu berarti akan keluar biaya baru dari anggaran daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rismanto menjelaskan bahwa kesalahan volume atau mutu dalam pekerjaan konstruksi tidak bisa diperbaiki seperti pada pengadaan barang biasa.
“Kalau pengadaan pupuk atau kursi kurang volumenya bisa ditambah, tapi kalau aspal atau beton kurang satu senti, itu tidak bisa ditambal begitu saja karena kekuatannya sudah berbeda. Jadi selain kerugian negara, terjadi juga kerugian konstruksi karena bangunan menjadi rusak dan tidak bisa direhabilitasi lagi,” jelasnya. (Why/Red)








