Pergantian Wakil Presiden: Antara Kepentingan Politik dan Supremasi Konstitusi

Oleh: Muhammad Bahrudin Nashihin, S.H.

SuaraBojonegoro.com – Wacana pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia sebelum berakhirnya masa jabatan merupakan persoalan yang tidak hanya berdimensi politik, tetapi juga menyangkut hukum tata negara. Dalam negara demokrasi, pergantian pejabat negara harus didasarkan pada mekanisme konstitusional, bukan semata-mata kesepakatan atau kepentingan politik.

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa legitimasi jabatan Wakil Presiden bersumber dari mandat rakyat melalui pemilihan umum.

Namun, konstitusi juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut menegaskan adanya pembagian kewenangan konstitusional. Presiden berwenang mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden pengganti. Dengan demikian, tidak ada satu pihak pun yang dapat menentukan pergantian secara sepihak.

Baca Juga:  Aduh Puasaku Hanya Dapat Lapar dan Dahaga Saja!

Persoalan lain yang menarik adalah kedudukan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. Pasal 8 ayat (2) tidak secara eksplisit mensyaratkan bahwa calon pengganti harus berasal dari partai politik pengusung. Hal ini membuka ruang kajian mengenai penafsiran konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Selain itu, perlu dibedakan antara pengunduran diri dan pemberhentian Wakil Presiden. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Sementara itu, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (2).

Oleh karena itu, setiap wacana pergantian Wakil Presiden harus terlebih dahulu memperjelas status hukum jabatan yang bersangkutan, dasar terjadinya kekosongan, serta prosedur yang wajib ditempuh. Kepastian hukum menjadi penting agar tidak muncul penafsiran yang bertentangan dengan konstitusi.

Baca Juga:  Jaminan Keamanan Pangan Tinjauan Syariah

Dalam perspektif negara hukum, dinamika politik merupakan hal yang wajar, tetapi pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor hukum. Presiden, MPR, partai politik, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab menjaga agar proses ketatanegaraan berjalan sesuai prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi.

Pada akhirnya, pergantian Wakil Presiden bukan sekadar persoalan siapa yang akan menduduki jabatan, melainkan ujian terhadap konsistensi penyelenggaraan negara dalam menaati konstitusi. Kepentingan politik boleh berubah, tetapi konstitusi harus tetap menjadi panglima dalam setiap proses pergantian kekuasaan.

 

*)Penulis adalah Advokat / Praktisi Hukum di Bojonegoro