SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meraih tiga penghargaan dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Tiga penghargaan yang diraih Pemkab Bojonegoro meliputi kategori Kabupaten/Kota dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026 tertinggi, kategori Kabupaten/Kota dengan Sinergitas Opsen Pajak Daerah Terbaik ke-3, serta TPID Pendukung Program Kelancaran Mobilitas.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya Pemkab Bojonegoro dalam memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah, optimalisasi pajak daerah, serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
HLM tahun ini mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Fondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk Menjaga Daya Beli Menjelang HBKN 2026”.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Menurut Khofifah, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan stok bahan pokok, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga di masyarakat. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah pelaksanaan pasar murah secara terukur melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, kerja sama antardaerah, pemanfaatan ekosistem digital untuk memantau pergerakan harga, serta penyampaian informasi publik yang akurat juga menjadi faktor penting dalam menjaga pemerataan distribusi komoditas pangan.
Khofifah juga meminta penguatan koordinasi dengan Bank Indonesia, instansi vertikal, serta badan usaha milik negara (BUMN), seperti Bulog, Pertamina, dan PLN. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, pasokan energi dan bahan bakar minyak (BBM), layanan kelistrikan, serta kelancaran transportasi selama periode Nataru.
Ia menegaskan, penghargaan yang diterima pemerintah daerah tidak sekadar menjadi apresiasi, tetapi juga bentuk validasi atas kinerja sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan raihan tiga penghargaan tersebut, Pemkab Bojonegoro diharapkan semakin memperkuat kinerja pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi keuangan daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Menjelang Nataru 2026, Pemkab Bojonegoro juga berkomitmen menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta daya beli masyarakat. (Red).








