Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD, Jumat malam (13/11/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan penting setelah pembahasan rancangan anggaran antara legislatif dan eksekutif. Agenda diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD mengenai hasil pembahasan Raperda APBD 2027, kemudian dilanjutkan penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, anggota DPRD memberikan persetujuan yang dilanjutkan dengan penandatanganan nota persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas berbagai masukan selama proses pembahasan anggaran.
Menurutnya, kesepakatan tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mengawal pembangunan agar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Persetujuan bersama ini kita tempatkan sebagai titik temu dari berbagai aspirasi dan prioritas pembangunan, sekaligus menjadi landasan untuk melangkah dengan komitmen yang sama, yaitu pembangunan yang berkualitas dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Setyo Wahono.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2027 telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebijakan transfer dari pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas Kabupaten Bojonegoro.
Di tengah tantangan pembangunan dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, Bupati mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara cermat. Setiap alokasi belanja harus memperhatikan kemampuan fiskal daerah sekaligus mempertimbangkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Setyo Wahono juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerjemahkan kebijakan anggaran tersebut ke dalam program kerja yang terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup hanya dengan menyelesaikan proses penganggaran. Diperlukan komitmen bersama untuk menjaga tata kelola pemerintahan, kesinambungan pembangunan, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Setelah persetujuan bersama ditetapkan, pemerintah daerah akan melanjutkan tahapan penyempurnaan Raperda APBD 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran agar tetap sesuai dengan prioritas dan kesepakatan yang telah ditetapkan.
“Semoga sinergi dan kebersamaan ini senantiasa terpelihara dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, camat se-Kabupaten Bojonegoro, direktur badan usaha milik daerah (BUMD), serta undangan lainnya. (Why/Red)








