SuaraBojonegoro.com – Pengelolaan keuangan yang tertib dan berbasis digital dinilai menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas usaha serta memperluas akses pembiayaan.
Hal tersebut menjadi salah satu materi utama dalam kegiatan Sosialisasi IKM/UMKM Bojonegoro Naik Kelas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi (FAME) yang digelar di Hotel Eastern Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Ketua DPW FAME Jawa Timur, Eny Zuhrotin, mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan. Persoalan tersebut di antaranya pencatatan transaksi yang belum konsisten, tercampurnya uang pribadi dengan uang usaha, hingga belum adanya perhitungan keuntungan secara riil.
Selain itu, pengelolaan persediaan, piutang, dan utang yang belum optimal serta penyimpanan bukti transaksi yang tidak tertata juga menjadi kendala. Kondisi tersebut kerap menyulitkan pelaku UMKM ketika harus memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan pembiayaan.
Menurut Eny, besarnya omzet belum cukup untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu usaha apabila tidak disertai laporan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Omzet menunjukkan aktivitas penjualan, sedangkan laporan keuangan menunjukkan kondisi usaha yang sebenarnya. Jadi, memiliki omzet saja belum cukup jika tidak didukung catatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, transformasi keuangan digital tidak sebatas penggunaan aplikasi, tetapi juga perubahan pola pengelolaan keuangan dari sistem manual dan tidak terstruktur menjadi lebih tertib, terintegrasi, dan transparan.
Eny menyebut terdapat tiga pilar utama dalam transformasi keuangan digital, yakni akuntabilitas, mitigasi risiko, dan akses pembiayaan.
Akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan transaksi, penyimpanan bukti keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan. Sementara mitigasi risiko dilakukan dengan mengendalikan kas, persediaan, piutang, utang, transaksi digital, serta keamanan data.
Adapun dari sisi akses pembiayaan, laporan keuangan yang kredibel dapat membantu lembaga keuangan menilai kondisi usaha dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
Sementara itu, perwakilan OJK Jawa Timur, Indrawan Nugroho, menekankan pentingnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM agar mampu memahami dan memanfaatkan produk serta layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan usaha.
Menurutnya, literasi keuangan menjadi bekal bagi masyarakat untuk memahami berbagai produk keuangan, mengambil keputusan secara bijak, serta mengelola keuangan dengan baik.
“Literasi keuangan menjadi bekal penting bagi masyarakat untuk memahami produk dan layanan jasa keuangan, mengambil keputusan secara bijak, serta mengelola keuangan dengan baik. Dengan pemahaman tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan akses keuangan untuk mendukung perkembangan usahanya,” ujarnya.
Indrawan juga menjelaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan, sedangkan inklusi keuangan berhubungan dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan serta kemampuan.
Ia berharap peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat membuat pelaku UMKM tidak hanya memiliki akses terhadap pembiayaan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan.
“Melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pelaku UMKM tidak hanya memiliki akses terhadap pembiayaan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta tanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan,” pungkasnya. (Red/Lis)








