Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Capaian pendapatan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro menjadi perhatian Komisi B DPRD dalam pembahasan Rancangan APBD 2027. Meski terdapat perusahaan daerah yang telah melampaui target, beberapa BUMD lainnya masih perlu meningkatkan kinerja pendapatan hingga akhir tahun anggaran 2026. Hal ini masuk dalam pembahasan pada rapat kerja Komisi B DPRD Bojonegoro bersama jajaran BUMD, Selasa (10/11/2026).
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atya Sasmi, mengatakan capaian pendapatan tahun berjalan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menentukan target dan arah bisnis perusahaan daerah pada 2027.
Dalam pembahasan tersebut, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) menjadi salah satu BUMD yang telah melampaui target pendapatan. Sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) masih menjadi perhatian karena capaian pendapatannya belum memenuhi target.
Komisi B meminta seluruh BUMD memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran untuk mengoptimalkan peluang usaha yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Masih ada waktu sekitar satu bulan setengah. Kami meminta agar sisa waktu ini dimaksimalkan untuk meningkatkan persentase capaian pendapatan. Peluang bisnis strategis yang menghasilkan juga harus benar-benar ditangkap,” kata Sally.
Secara khusus, Komisi B menyoroti capaian pendapatan BPR yang belum memenuhi target, padahal perusahaan tersebut biasanya mampu mencapai target setiap tahunnya.
Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi, termasuk berkaitan dengan belum definitifnya posisi direktur dan masih kosongnya jabatan komisaris.
Menurut Sally, kepastian pengisian jabatan strategis diperlukan agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, BPR diharapkan bisa memulai 2027 dengan manajemen yang lebih siap dalam mengejar target pendapatan.
Selain BPR, Komisi B juga memberikan perhatian terhadap kinerja PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS). Perusahaan daerah tersebut diminta tetap menjaga bisnis utama di sektor minyak dan gas bumi (migas), sekaligus membuka peluang pengembangan usaha di sektor nonmigas. Namun, pengembangan bisnis baru harus disesuaikan dengan kapasitas perusahaan dan ketentuan perizinan yang dimiliki.
“Bisnis inti di bidang migas harus tetap dipertahankan. Namun, BBS juga harus mulai merambah bisnis nonmigas tanpa meninggalkan core business-nya. Kami memahami masih ada keterbatasan perizinan usaha yang harus diselesaikan,” jelasnya.
Komisi B juga meminta agar rencana bisnis dan target usaha BBS dievaluasi kembali, mengingat proyeksi setoran pendapatannya diperkirakan belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
Di luar evaluasi kinerja perusahaan, Komisi B turut mendorong pemerintah daerah mengkaji peluang keterlibatan dalam pengelolaan Participating Interest (PI) di sejumlah lapangan minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Bojonegoro.
Selama ini, keterlibatan daerah melalui PI telah berjalan di Lapangan Banyu Urip. Sementara peluang PI di lapangan Jambaran-Tiung Biru (JTB), Sukowati Field, Kolibri, dan Banyu Geni di Kecamatan Kepohbaru dinilai masih perlu dipersiapkan.
Komisi B meminta Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyusun kajian serta studi persiapan untuk melihat peluang keterlibatan daerah dalam pengelolaan PI tersebut.
Sally menjelaskan, manfaat PI tidak hanya berkaitan dengan potensi tambahan pendapatan daerah. Keterlibatan tersebut juga dinilai dapat membuka akses informasi mengenai kegiatan operasional migas, kondisi produksi, hingga peluang transfer teknologi.
Ia mencontohkan keterlibatan ADS dalam pengelolaan PI Banyu Urip yang kemudian berkembang hingga ikut dalam kerja sama operasi (KSO) bersama ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).
“Kalau kita terlibat dalam PI, manfaatnya bukan hanya dari sisi ekonomi. Kita juga bisa mendapatkan informasi secara lebih detail mengenai kondisi lapangan, produksi, hingga perkembangan operasional migas. Bahkan, kami berharap PI bisa menjadi pintu masuk transfer teknologi,” ungkapnya.
Menurutnya, selama ini Bojonegoro belum memiliki akses informasi operasional JTB secara detail. Berbeda dengan Lapangan Banyu Urip yang informasi mengenai capaian lifting dan perubahan produksinya dapat diketahui melalui keterlibatan BUMD.
“Jangan sampai kita hanya terus menjadi daerah yang ikut dalam pengelolaan Pertamina atau EMCL, tetapi tidak mendapatkan transfer teknologi. Keterlibatan dalam PI diharapkan membuka peluang tersebut,” tambahnya.
Melalui evaluasi tersebut, Komisi B berharap BUMD Bojonegoro tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendapatan tahunan, tetapi juga mampu memperkuat pengelolaan perusahaan dan mengembangkan peluang bisnis yang berkelanjutan.








