Kades dan Perangkat Desa Bojonegoro Tuntut ADD Naik Jadi 20 Persen, Khawatir Siltap Gagal Bayar

Reporter : Bima Rahmat

SuaraBojonegoro.com – Ratusan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), serta Forum Sekretaris Desa Indonesia (FORSEKDESI) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, Selasa (6/10/2026).

Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan Komisi A dan Komisi B DPRD Bojonegoro. Dalam audiensi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan agar persentase Alokasi Dana Desa (ADD) ditingkatkan dari 12,5 persen menjadi 20 persen.

Tuntutan tersebut muncul di tengah kondisi keuangan desa yang semakin tertekan. Penurunan Dana Desa serta berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan desa dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris PKDI Bojonegoro, Edi Sunarto, mengatakan kondisi tersebut membuat desa semakin kesulitan menjalankan berbagai program pembangunan, termasuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

“Dengan menurunnya Dana Desa, desa tidak lagi bisa membangun infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan warga desa. Salah satu cara agar desa tetap bisa membangun adalah dengan meningkatkan persentase ADD dari 12,5 persen menjadi 20 persen,” katanya.

Baca Juga:  Rencana Besarnya Anggaran BKD, DPRD Minta Tak Perlu Cemas Jika Dijalankan Dengan Benar

Kekhawatiran serupa disampaikan perwakilan FORSEKDESI. Mereka menyebut terdapat sejumlah desa yang saat ini hanya mampu mengalokasikan pembayaran penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa selama delapan bulan dalam satu tahun.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran empat bulan pembayaran siltap berikutnya tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada tambahan sumber pendapatan desa.

Sementara itu, Ketua PPDI Bojonegoro menilai persoalan tersebut semakin berat karena adanya ketentuan yang membatasi alokasi belanja sektor pemerintahan desa maksimal 30 persen dari total anggaran desa.

Di sisi lain, pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa maupun bagi hasil mengalami penurunan.

“Kombinasi kedua hal ini membuat pos pembayaran siltap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa semakin sulit dipenuhi secara penuh,” ujarnya.

Baca Juga:  Anggaran Pengadaan Lahan JLS Bojonegoro Ditambah Rp30 Miliar, DPRD Tekankan Manfaat untuk Masyarakat

Ketua FORSEKDESI Stiyo Pribowo juga membeberkan adanya ancaman gagal bayar siltap di sejumlah desa apabila kondisi fiskal desa tidak segera mendapatkan solusi.

Dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua ABPEDNAS Abdul Jamal turut menyuarakan persoalan yang dihadapi pemerintah desa.

Audiensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan fiskal desa kini tidak hanya menjadi keluhan satu organisasi. Kepala desa, perangkat desa, hingga unsur BPD sama-sama mengkhawatirkan kemampuan pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Mereka berharap DPRD Bojonegoro dapat mendorong adanya kebijakan yang memberikan ruang fiskal lebih besar bagi desa, salah satunya melalui peningkatan persentase ADD dari 12,5 persen menjadi 20 persen. (Bim/red)