SuaraBojonegoro.com — Persoalan akses jalan, jembatan, kebutuhan air, hingga penguatan ekonomi desa menjadi pembahasan utama dalam kunjungan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melalui kegiatan Bupati Medhayoh di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kamis (1/10/2026).
Dalam dialog bersama warga dan perangkat desa, Bupati Setyo Wahono menekankan pentingnya penanganan pembangunan yang menyesuaikan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat Desa Napis.
Desa Napis memiliki wilayah yang luas dengan permukiman yang saling berjauhan serta jumlah penduduk hampir 9.000 jiwa. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pelayanan sekaligus pemerataan pembangunan.
“Karena wilayahnya luas dan jaraknya berjauhan, tentu ada banyak problem dan persoalan yang harus kita perhatikan bersama,” ujar Setyo Wahono.
Menurut Bupati, salah satu opsi yang telah diusulkan adalah pemekaran Desa Napis menjadi dua atau tiga desa. Namun, usulan tersebut masih dalam proses dan belum mendapatkan keputusan.
Selain persoalan luas wilayah, keterbatasan tanah kas desa juga menjadi perhatian. Desa Napis tercatat hanya memiliki sekitar 28 hektare tanah kas desa dengan jumlah penduduk yang cukup besar.
Karena itu, Setyo Wahono mendorong pemerintah desa mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, termasuk melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BUMDes, kata dia, tidak hanya perlu berfungsi sebagai lembaga usaha desa, tetapi juga dapat mengambil peran dalam membantu pemasaran hasil pertanian masyarakat.
“BUMDes bisa menjadi off-taker untuk distribusi hasil pertanian. Ini penting agar hasil pertanian masyarakat dapat terserap dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga,” katanya.
Penguatan sektor ekonomi tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam pertemuan itu, kebutuhan air serta pembangunan infrastruktur pendukung pertanian juga menjadi aspirasi yang disampaikan warga.
Bupati mengatakan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan masyarakat. Aspirasi maupun solusi yang disampaikan warga akan menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan.
“Bapak-Ibu kalau ingin bertanya, memberikan solusi, ataupun menyampaikan apa yang memang dibutuhkan masyarakat, insyaallah kami akan berusaha untuk bisa membangun,” ujarnya.
Infrastruktur Jadi Perhatian
Sementara itu, Kepala Desa Napis Mulyono menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap pembangunan di wilayahnya.
Ia menjelaskan, Desa Napis memiliki wilayah yang cukup luas dan terdiri atas 11 dusun. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur, terutama jalan, menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih karena pada tahun ini telah dianggarkan pembangunan dan peningkatan ruas jalan di wilayah Napis. Pembangunan tersebut sangat berarti bagi masyarakat karena akan memperlancar akses dan aktivitas warga,” ujar Mulyono.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu terus dilanjutkan, terutama di wilayah timur Desa Napis. Menjelang musim hujan, sejumlah ruas jalan dan jembatan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas pertanian.
Mulyono juga meminta dukungan pemerintah dalam menangani sejumlah akses yang bukan menjadi kewenangan jalan kabupaten.
“Kami juga mohon dukungan terkait pembangunan jembatan dan akses jalan di beberapa wilayah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena sebagian akses tersebut bukan merupakan kewenangan jalan kabupaten, kami berharap pemerintah dapat membantu mencarikan solusi dan memberikan perhatian agar kebutuhan masyarakat tetap dapat ditangani,” tuturnya.
Mulyono berharap perhatian pemerintah daerah terhadap Desa Napis dapat terus berlanjut sehingga pembangunan di seluruh dusun dapat dilakukan secara bertahap dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Desa Napis dan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas perhatian dan pembangunan yang telah diberikan. Kami juga mohon arahan, saran, dan petunjuk untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Desa Napis,” pungkasnya.Versi ini menempatkan persoalan luas wilayah dan dorongan BUMDes sebagai off-taker pertanian sebagai nilai berita utama, sementara aspirasi jalan, jembatan, dan air menjadi penguat di bagian berikutnya. (Red)
