PN Bojonegoro Perkuat Pengawasan PTSP untuk Cegah Praktik Percaloan

Reporter : Waluyo Wahyu Utomo

 

SuaraBojonegoro.com – Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro memperkuat pengawasan terhadap pelayanan masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas PTSP dan security diminta lebih waspada agar pelayanan berjalan sesuai prosedur dan tidak memberikan ruang bagi praktik percaloan, Rabu (30/09/2026).

 

Ketua PN Bojonegoro, Wisnu Widiastuti, menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengarahan kepada petugas PTSP dan security.

 

Pihaknya meminta setiap temuan dalam pelaksanaan pelayanan segera ditindaklanjuti. Petugas juga dituntut responsif dalam menghadapi kebutuhan masyarakat, termasuk ketika terdapat beberapa pelayanan yang harus ditangani dalam waktu bersamaan.

 

“Jangan biarkan kelalaian kecil menjadi celah besar dalam pelayanan,” tegas Wisnu Widiastuti.

Baca Juga:  Tidak Ada Implikasi Hukum Soal Perangkat Nyalon Kades Dihimbau Mundur, Tapi Ada Etika

 

Selain pengawasan terhadap potensi percaloan, Wisnu juga mengingatkan petugas mengenai kondisi ruang pelayanan. Kebersihan dan ketertiban harus dijaga, sementara meja PTSP dipastikan tetap terisi selama jam pelayanan.

 

Menurutnya, PTSP menjadi salah satu titik awal masyarakat ketika membutuhkan pelayanan di PN Bojonegoro. Karena itu, petugas tidak hanya dituntut menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga memberikan informasi yang jelas sesuai prosedur.

 

PN Bojonegoro juga mengimbau masyarakat menggunakan jalur pelayanan resmi dan tidak memberikan imbalan kepada pihak yang menawarkan kemudahan maupun percepatan proses melalui perantara.

 

Jika menemukan dugaan percaloan, pungutan, atau pelayanan yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi, di antaranya PTSP, SIWAS Mahkamah Agung, dan SP4N-LAPOR!.

Baca Juga:  GUGATAN CLASS ACTION AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN

 

“Pengawasan terhadap petugas PTSP dan security ini menjadi bagian dari upaya PN Bojonegoro menjaga pelayanan publik tetap tertib, transparan, dan sesuai prosedur. Dengan pelayanan yang disiplin, masyarakat diharapkan mendapatkan kepastian tanpa harus bergantung kepada pihak lain,” ujarnya. (Why/Red)