SuaraBojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Satuan Pendidikan yang digelar di Aula Ki Hajar Dewantara lantai 2 Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut program BBPMP Jawa Timur sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem perlindungan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur, menekankan pentingnya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) BSAN yang disusun secara sistematis, terencana, dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Menurutnya, setiap program yang dirancang perlu disertai mitigasi risiko dan kertas kerja yang matang. Hal tersebut penting agar pelaksanaan program dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif.
“Monitoring dan evaluasi (monev) harus mampu menggambarkan secara akurat apa yang sedang dan telah terjadi di lapangan. Sistem harus terancang dengan baik sejak awal, termasuk kejelasan kertas kerja dari masing-masing instansi terkait,” ujar Kusnandaka.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo mengatakan tantangan dalam perlindungan anak di satuan pendidikan saat ini terus berkembang. Kondisi tersebut membuat pendekatan pencegahan dan penanganan kekerasan juga harus menyesuaikan perkembangan zaman.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah kekerasan di ruang digital atau cyberbullying yang dapat terjadi di luar lingkungan sekolah, namun berdampak langsung terhadap peserta didik dan proses pembelajaran.
“Dulu kita sudah memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta Satgas Kekerasan. Namun, tantangannya sekarang tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah, termasuk ranah digital,” jelas Anwar.
Karena itu, lanjut dia, pendampingan terhadap satuan pendidikan perlu dilakukan secara berkala dan diperkuat melalui monitoring serta evaluasi. Dengan demikian, potensi persoalan dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani secara terpadu.
Kegiatan pendampingan berlangsung hingga sore hari dengan agenda utama merancang penyusunan Pokja BSAN serta program kerja lintas sektor dalam mendukung terwujudnya budaya sekolah yang aman dan nyaman.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan turut hadir. Di antaranya Bappeda, Dinas Sosial, Dinas P3AKB, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Disdukcapil, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan pengawas, K3S, MKKS, dan kepala sekolah SD/SMP se-Kabupaten Bojonegoro.
Melalui workshop dan pembentukan Pokja BSAN tersebut, Pemkab Bojonegoro berkomitmen membangun program kerja yang terpadu dan berkelanjutan. Harapannya, seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro dapat menjadi ruang belajar yang aman, ramah, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. (Lis/Red)








