Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan sinkronisasi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Jumat (04/09/2026).
Rapat sinkronisasi tersebut dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Bojonegoro, Sudiyono, S.H., dan diikuti anggota Bapemperda serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Disperinaker, Satpol PP, Bappeda, Bagian Hukum, dan DPMPD Bojonegoro.
Sudiyono mengatakan, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2026 tertanggal 26 Agustus 2026 tentang Perubahan atas Propemperda Tahun 2026. Dalam keputusan itu terdapat penambahan tiga Raperda.
“Berdasarkan kesepakatan, tahapan pembahasan akan resmi dimulai pada 23 September 2026 mendatang dengan agenda awal penyampaian atas 5 (lima) Raperda,” ujarnya.
Lima Raperda yang akan dibahas tersebut meliputi Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Raperda tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.
Selanjutnya, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bojonegoro Tahun 2024–2044.
Menurut Sudiyono, sebelum memasuki tahapan pembahasan, Bapemperda perlu mendapatkan penjelasan dari pihak eksekutif mengenai latar belakang, urgensi, substansi, serta kesiapan Naskah Akademik (NA) dari masing-masing Raperda.
“Sebelum tahapan pembahasan dimulai pertengahan September nanti, Bapemperda perlu mendengarkan penjelasan langsung dari eksekutif terkait gambaran singkat, urgensi, substansi, hingga kesiapan Naskah Akademik (NA) masing-masing usulan,” tambah Sudiyono.
Sementara itu, perwakilan Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, Agus Setiadi, S.H., M.M., menyampaikan bahwa dari sisi substansi dan kelengkapan dokumen, tiga Raperda awal telah siap untuk dipaparkan.
“Untuk Raperda BPD dan Kepala Desa, perubahannya berfokus pada penyelarasan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2024, khususnya persiapan pemilihan kepala desa maupun penunjukan di Bab 27,” terang Agus.
Untuk Raperda TJSP, perubahan dilakukan sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK serta penyesuaian dengan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL BUMN.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan perkembangan Raperda PIP BUMDes. Materi Raperda tersebut disebut telah melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama pihak ketiga, yakni UGM, dan dinyatakan siap.
Salah satu materi yang turut menjadi perhatian dalam sinkronisasi adalah Raperda RPIK Bojonegoro Tahun 2024–2044.
Kepala Disperinaker Bojonegoro, Mahmudi, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa pengesahan Raperda RPIK pada tahun ini diperlukan untuk mendukung masuknya program maupun investasi dari pemerintah pusat dan pihak swasta.
“Sebagai contoh, di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, ada sentra industri gerabah seluas kurang lebih 5.000 meter persegi. Sentra ini sebenarnya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, namun terkendala belum adanya Perda RPIK. Hal ini sudah tertunda selama dua tahun,” ungkap Mahmudi.
Untuk memastikan Raperda RPIK nantinya selaras dengan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditargetkan selesai pada 2027, Disperinaker berencana melakukan pendalaman dan rapat kerja lanjutan di Yogyakarta pada 8 September 2026.
Rapat tersebut akan melibatkan sejumlah instansi teknis, termasuk Dinas PU Bina Marga dan PRKP.
Perwakilan Disperinaker, Wiwik, menambahkan bahwa Naskah Akademik dan draf Raperda RPIK telah selesai disusun. Materi tersebut juga telah mengalami tiga kali revisi untuk memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Meski masih menggunakan RTRW yang berlaku saat ini sebagai dasar, data dalam dokumen tersebut telah disesuaikan dengan kondisi riil pada 2025.
Anggota Bapemperda DPRD Bojonegoro, Donny Bayu Setiawan, S.H., kemudian memberikan sejumlah catatan terkait penyusunan regulasi, khususnya mengenai kepastian dan efisiensi aturan.
Ia meminta agar pengaturan mengenai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam Raperda RPIK benar-benar diselaraskan dengan draf revisi RTRW maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan disusun.
“Kita tidak ingin buat Perda sekarang, lalu begitu RTRW sah nanti harus di-revisi lagi. Efisiensi ini yang kita jaga. Jangan sampai RPIK dan RTRW berjalan sendiri-sendiri karena perbedaan lembaga pengkaji atau surveyor,” tegasnya.
Selain persoalan pemetaan kawasan industri, Donny juga menekankan pentingnya keterkaitan antara rencana pembangunan industri dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
“Penetapan kawasan industri harus berbanding lurus dengan kesiapan tenaga kerja lokal Bojonegoro. Jangan sampai kawasannya siap, tapi suplai bahan baku dan SDM-nya belum terintegrasi. Kita ingin investasi yang masuk benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Bojonegoro secara berkelanjutan,” tandasnya.
Rapat sinkronisasi tersebut diakhiri dengan kesepakatan Bapemperda DPRD Bojonegoro bersama jajaran eksekutif untuk terus menyempurnakan materi teknis masing-masing Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan resmi yang dijadwalkan mulai 23 September 2026. (Why/Red)








