SuaraBojonegoro.com – Upaya mencegah dan menangani kekerasan serta perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro terus diperkuat. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perkawinan Anak (Satgas PPKPA) kini mendorong penguatan peran hingga tingkat desa agar penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat, terpadu, dan tidak tumpang tindih.
Penguatan tersebut dibahas dalam pertemuan Satgas PPKPA Kabupaten Bojonegoro yang digelar Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro melalui Program Inklusi, Jumat (28/8/2026), di Creative Room Lantai 6 Pemkab Bojonegoro.
Pertemuan tersebut diikuti sejumlah unsur terkait dari tingkat kabupaten hingga desa. Kecamatan Balen dan Dander turut dilibatkan karena terdapat desa binaan Aisyiyah di wilayah tersebut.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan PDA Bojonegoro yang diwakili Senior Program Inklusi, Dra. Siti Nurhayati, serta arahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, S.Sos., M.Si.
Dalam sambutannya, Siti Nurhayati menjelaskan, PDA Bojonegoro telah menjalankan Program Inklusi sejak Maret 2022 melalui kerja sama Pimpinan Pusat Aisyiyah dengan DFAT Australia.
Menurutnya, program tersebut telah menghasilkan sejumlah produk kebijakan, salah satunya Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (STRADA PPA) pada 2024.
“Dengan Program Inklusi Aisyiyah, kita sudah menghasilkan STRADA PPA pada tahun 2024. Dalam rangka ikut serta dalam upaya penanganan perkawinan anak, kami harap produk ini dapat ditindaklanjuti menjadi Perbup PPA,” ujarnya.
Siti menambahkan, Aisyiyah juga menjadi bagian dari Tim Satgas PPKPA. Karena itu, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempertajam tugas dan fungsi masing-masing pihak, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa.
“Kita akan mempertajam tupoksi masing-masing peran di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bojonegoro yang telah memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan tersebut.
Sementara itu, Sekda Bojonegoro Edi Susanto menyoroti kondisi perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro yang masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data terbaru DP3AKB, Bojonegoro masih berada di peringkat keenam di Jawa Timur dalam kasus perkawinan anak.
“Kalau kita mengikuti data terkini dari DP3AKB, data perkawinan anak Kabupaten Bojonegoro masih menempati ranking ke-6 se-Jawa Timur,” kata Edi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan Satgas PPKPA. Namun, ia menegaskan bahwa satgas tidak boleh hanya bergerak ketika kasus sudah terjadi.
“Satgas PPKPA tidak boleh hanya fokus pada penanganan. Pencegahan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Edi menjelaskan, perkawinan dan kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi sosial ekonomi keluarga, minimnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, hingga faktor budaya.
“Karena itu pencegahan harus dilakukan sedini mungkin dari keluarga,” jelasnya.
Selain memperkuat pencegahan, Edi juga meminta seluruh anggota satgas memahami alur layanan bagi korban. Hal itu penting agar korban tidak harus berulang kali menceritakan pengalaman traumatisnya kepada berbagai instansi.
Ia menekankan perlunya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, perlindungan kerahasiaan identitas korban, pendampingan psikologis, keberlanjutan pendidikan anak, serta penguatan kanal pelaporan yang mudah diketahui dan diakses masyarakat.
Di sisi regulasi, Edi menyampaikan bahwa Raperda tentang Perlindungan Anak dan Kekerasan saat ini sedang berproses di DPRD Bojonegoro.
“Raperda terkait perlindungan anak dan kekerasan saat ini sudah proses di DPRD, tahapan selanjutnya adalah pengharmonisasian dengan Kemenkumham. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera ditindaklanjuti menjadi Perbup,” ujarnya.
Setelah arahan Sekda, kegiatan dilanjutkan doa yang dipimpin Ketua PDM Bojonegoro, Suwito. Selanjutnya, peserta mendapatkan pemaparan materi dari Pimpinan Pusat Aisyiyah, Heny Hikmawati, S.E., serta Endah Susilorini, S.KM., M.Kes.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Kodim menyampaikan bahwa sejak 2026 institusinya telah masuk dalam alur Satgas PPKPA. Kodim juga telah melakukan monitoring terhadap kekerasan dan perkawinan anak melalui Babinsa dengan melibatkan pemerintah desa.
“Peran dan tugas kami terkait pencegahan perkawinan anak yang sudah dilakukan adalah monitoring kekerasan dan penanganan perkawinan anak melalui Babinsa bekerja sama dengan Kades,” ungkapnya.
Dukungan juga datang dari Polres Bojonegoro. Meski sebelumnya Unit PPA belum tergabung dalam Satgas PPKPA, kepolisian selama ini telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanganan melalui penegakan hukum.
“Kami di Unit PPA sebelumnya memang belum tergabung dalam satgas ini, namun dalam prosesnya kami sudah melakukan upaya pencegahan dan penanganan melalui penegakan hukum,” ujar perwakilan Polres.
Sementara itu, UPT PPA DP3AKB menjelaskan bahwa pihaknya memiliki peran dalam penanganan kasus dan pendampingan korban.
“Selama ini kami selalu menerima pengaduan kemudian kami rujuk sesuai dengan kebutuhan korban, psikolog atau advokasi. Untuk kasus non-litigasi kami akan melakukan mediasi,” jelasnya.
Melalui pertemuan tersebut, Satgas PPKPA diharapkan mampu menjalankan alur penanganan yang telah terbentuk dengan pembagian tugas yang lebih jelas. Sinergi lintas sektor hingga tingkat desa dinilai penting agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini sekaligus memastikan korban mendapatkan layanan yang cepat dan tepat. (Red*)








