SuaraBojonegoro.com – Proses panjang lelang jabatan dan seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akhirnya mencapai babak akhir. Setelah melewati serangkaian uji kompetensi hingga adu gagasan yang ketat di hadapan panitia seleksi, lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang baru resmi dilantik hari ini. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, di Ruang Angkling Dharmo, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa, (7/7/2026).
Langkah penyegaran birokrasi dan mutasi jabatan di lingkup Pemkab Bojonegoro ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bojonegoro guna mengisi sejumlah posisi strategis, baik untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama maupun Jabatan Administrator. Berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 821.2/0109/412.301/2026, lima pejabat eselon resmi bergeser posisi strukturalnya untuk memimpin instansi baru.
Kelima pejabat terpilih tersebut merupakan kandidat terbaik yang disaring dari tiga besar di setiap formasi jabatan. Posisi pertama diberikan kepada Dilli Tri Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah. Selanjutnya, Heru Wicaksi yang merupakan mantan Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, kini resmi memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kini diisi oleh Arif Afandy yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris KPU Bojonegoro. Promosi jabatan juga didapatkan oleh Moh Akhmadi, dari posisi Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, ia kini naik kelas menjadi Kepala Dinas di instansi yang sama. Terakhir, posisi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro kini resmi dinakhodai oleh Laela Nor Aeny yang semula menempati posisi Kepala Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
Tidak hanya menyasar jabatan pimpinan tinggi, penyegaran organisasi secara signifikan juga menyentuh sektor manajemen kesehatan, rumah sakit daerah, hingga pengisian posisi kepala sekolah yang sempat kosong. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 821.2/0110/412.301/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa langkah perombakan birokrasi ini diambil demi mengoptimalkan efektivitas kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola manajemen di berbagai lini pemerintahan. Beliau menyampaikan bahwa pengisian jabatan ini bertujuan untuk melanjutkan kinerja agar pelaksanaan pekerjaan di setiap instansi berjalan lebih maksimal.
Bupati Wahono juga berharap agar para pejabat yang baru dilantik bisa segera menyesuaikan diri dan langsung tancap gas menjalankan roda pemerintahan di lingkungan OPD masing-masing. (Sas*)
