Oleh: Yoga Irama, M.Ag.*
SuaraBojonegoro.com – Nahdlatul Ulama (NU) dan pesantren merupakan dua entitas yang nyaris mustahil dipisahkan. Selama kurang lebih satu abad, pesantren menjadi ruang lahirnya ulama, pusat transmisi keilmuan Islam, sekaligus benteng tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak berlebihan jika banyak orang menyebut pesantren sebagai jantung kehidupan NU.
Data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 terdapat 42.433 pondok pesantren di Indonesia dengan jutaan santri yang tersebar di berbagai daerah. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, disusul Jawa Timur dan Banten. Angka ini menunjukkan bahwa pesantren merupakan salah satu kekuatan sosial terbesar di Indonesia.
Di kalangan warga Nahdliyin, sering terdengar pernyataan bahwa “NU memiliki ribuan pesantren”. Pernyataan itu memang tidak sepenuhnya keliru. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan secara serius: pesantren yang mana?
Apakah yang dimaksud adalah pesantren yang secara hukum dimiliki oleh NU? Pesantren yang memiliki hubungan kelembagaan dengan NU? Ataukah sekadar pesantren yang diasuh oleh kiai-kiai warga NU? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh persoalan mendasar tentang tata kelola organisasi.
Jejak Historis Hubungan NU dan Pesantren
Secara historis, hubungan NU dengan pesantren memang dibangun melalui jejaring ulama, bukan kepemilikan institusi. Dalam buku berjudul Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, Martin van Bruinessen menjelaskan bahwa pesantren berkembang sebagai komunitas keilmuan yang bertumpu pada otoritas kiai, sanad keilmuan, dan tradisi intelektual yang mandiri. Karena itu, sangat wajar apabila mayoritas pesantren yang berdiri sebelum NU tetap dimiliki oleh keluarga pendiri atau yayasan masing-masing.
Persoalannya bukan terletak pada pesantren-pesantren lama. Persoalan muncul ketika banyak pesantren yang lahir setelah NU berkembang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia menggunakan identitas NU sebagai bagian dari citra kelembagaannya. Mereka mengajarkan Aswaja An-Nahdliyah, menghadirkan tokoh-tokoh NU dalam berbagai kegiatan, memanfaatkan jejaring NU untuk membangun kepercayaan masyarakat, bahkan menjadikan kedekatan dengan NU sebagai modal memperoleh legitimasi publik.
Semua itu tentu merupakan hal yang sah. Organisasi memang dibangun agar nilai-nilainya hidup di tengah masyarakat. Namun, pertanyaan berikutnya menjadi penting. Apakah hubungan tersebut berhenti pada penggunaan identitas, atau juga melahirkan hubungan kelembagaan yang jelas?
Dalam banyak kasus, ketika pesantren berkembang menjadi lembaga besar dengan ribuan santri, sekolah formal, perguruan tinggi, dan aset yang tidak sedikit, status hukumnya tetap berada pada yayasan atau badan hukum independen. NU memperoleh manfaat berupa bertambahnya basis sosial, tetapi tidak memiliki hubungan kelembagaan yang tegas terhadap lembaga tersebut. Di sinilah letak persoalan yang selama ini jarang dibicarakan.
Kekuatan NU sesungguhnya tidak hanya terletak pada struktur organisasinya, tetapi juga pada jaringan sosial yang dibangun melalui pesantren, kiai, dan warga Nahdliyin. Dalam NU, Moderatisme, dan Pluralisme: Konstelasi Dinamis Keagamaan, Kemasyarakatan, dan Kebangsaan (2020), Faisal Ismail menjelaskan bahwa jejaring pendidikan, dakwah, dan tradisi pesantren merupakan fondasi utama keberlangsungan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan. Namun, besarnya jaringan tersebut juga menuntut penguatan tata kelola agar hubungan antara organisasi dan institusi yang berada dalam ekosistemnya semakin jelas.
Azyumardi Azra melalui bukunya Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (2013), menunjukkan bahwa kekuatan lembaga-lembaga Islam di Nusantara dibangun melalui jejaring keilmuan, transmisi otoritas, dan kesinambungan institusi. Perspektif ini menunjukkan bahwa jejaring yang kuat memerlukan mekanisme kelembagaan agar mampu bertahan lintas generasi. Dalam konteks NU, hubungan dengan pesantren tidak cukup hanya bertumpu pada kedekatan historis, tetapi juga memerlukan kejelasan relasi kelembagaan.
Memahami Ragam Relasi Kelembagaan
Akibatnya, istilah “pesantren NU” sering dipakai untuk menyebut tiga kategori yang berbeda sekaligus. Pertama, pesantren yang benar-benar menjadi aset organisasi. Kedua, pesantren yang dimiliki yayasan independen tetapi memiliki hubungan kelembagaan dengan NU. Ketiga, pesantren yang diasuh oleh warga Nahdliyin dan memiliki kedekatan kultural dengan NU, tetapi tidak memiliki hubungan kelembagaan formal.
Selama ketiga kategori tersebut tidak dibedakan, masyarakat akan terus memahami bahwa seluruh pesantren yang dekat dengan NU merupakan aset organisasi, padahal secara hukum belum tentu demikian.
Karena itu, sudah saatnya NU mulai membangun tipologi kelembagaan yang lebih jelas. Pesantren Milik NU adalah pesantren yang secara hukum dimiliki dan dikelola oleh badan hukum NU.
Pesantren Afiliasi NU adalah pesantren yang tetap dimiliki yayasan atau keluarga pendiri, tetapi memiliki hubungan kelembagaan formal dengan NU melalui standar, kerja sama, atau mekanisme yang disepakati.
Sementara Pesantren Warga NU adalah pesantren yang diasuh oleh warga Nahdliyin dan memiliki kedekatan historis maupun kultural dengan NU, tetapi tidak menjalin hubungan kelembagaan formal dengan organisasi.
Klasifikasi semacam ini bukan bertujuan mengurangi kemandirian pesantren. Sebaliknya, ia justru memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memperkuat tata kelola organisasi. Otonomi pesantren tetap dihormati, tetapi hubungan antara organisasi dan lembaga pendidikan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Menguatkan Sinergi untuk Masa Depan
Sebagaimana diingatkan Abdurrahman Wahid dalam bukunya Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren (2001), pesantren merupakan subkultur yang memiliki sistem nilai dan tradisinya sendiri. Karena itu, memperjelas hubungan kelembagaan tidak berarti menyeragamkan pesantren di bawah satu kendali organisasi. Yang dibutuhkan bukan sentralisasi, melainkan kejelasan mengenai bentuk relasi, hak, dan tanggung jawab masing-masing.
Memasuki abad kedua, NU menghadapi tantangan yang berbeda dengan masa-masa awal kelahirannya. Jika dahulu tantangan utamanya adalah menjaga tradisi dan memperluas dakwah, kini tantangannya adalah memperkuat kelembagaan tanpa menghilangkan karakter khas pesantren yang mandiri.
Karena itu, pertanyaan “Pesantren Milik NU, Pesantren Afiliasi NU, atau Pesantren Warga NU?” tidak dimaksudkan sebagai kritik terhadap pesantren maupun NU. Pertanyaan ini justru merupakan undangan untuk menata hubungan yang lebih jujur, lebih jelas, dan lebih berkeadilan. Sebab organisasi yang besar tidak hanya diukur dari banyaknya pengikut atau luasnya jaringan, tetapi juga dari kemampuannya membangun tata kelola yang mampu menjaga warisan perjuangan bagi generasi berikutnya.
*) Penulis adalah santri alumni pesantren afiliasi Nahdlatul Ulama, dan saat ini sedang menempuh studi doktoral (S3) Program Studi Islam di UIN Syekh Wasil Kediri.








