Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Alih fungsi Gedung Serba Guna Desa Sumberejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro menjadi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam. Masyarakat mempertanyakan standarisasi dan kelayakan lingkungan dapur yang dinilai kurang higienis untuk mengolah makanan ribuan penerima manfaat.
Sorotan utama warga tertuju pada lokasi dapur SPPG yang berdiri sangat dekat dengan area pemakaman desa. Kondisi ini dinilai tidak ideal bagi sebuah fasilitas pengelolaan makanan skala besar yang menuntut sterilitas tinggi.
“Dapurnya berada tepat di dekat makam desa. Kalau melihat posisinya memang sangat berdekatan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat, apakah lokasi seperti ini sudah sesuai dengan ketentuan standar kesehatan yang berlaku atau belum,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Berdasarkan pantauan langsung awak media di lapangan, jarak antara bangunan dapur dengan area makam memang sangat dekat dan dapat terlihat jelas dari halaman depan bangunan.
Selain masalah lokasi yang berdampingan dengan makam, aspek tata kelola kebersihan di dalam area SPPG juga memprihatinkan. Di lokasi terlihat sejumlah wadah atau tempat makan—yang diduga kuat akan digunakan untuk distribusi program MBG—dalam kondisi ditumpuk begitu saja di lantai bagian depan bangunan.
Kondisi wadah yang tergeletak di lantai ini memicu kekhawatiran tersendiri dari masyarakat terkait higienitas dan potensi kontaminasi bakteri pada perlengkapan makan yang akan digunakan oleh anak-anak penerima manfaat.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Sumberejo, Nurhadi, berdalih bahwa sebelum disewa, gedung tersebut dalam kondisi rimbun dan kurang terawat karena jarang digunakan untuk kegiatan masyarakat.
“Dulu kondisi di sekitar bangunan cukup rimbun dan kurang terawat. Jadi kami persilakan untuk disewa daripada bangunan tidak digunakan sama sekali. Nilai sewanya Rp5 juta per tahun,” jelas Nurhadi.
Namun, tidak hanya masalah kelayakan lokasi, pengelolaan dana sewa gedung ini ternyata juga menabrak aturan administrasi. Nurhadi membenarkan bahwa pendapatan dari penyewaan aset desa tersebut belum dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Belum kami masukkan ke APBDes. Uangnya masih di bendahara. Ke depan akan kami masukkan,” tutur Nurhadi saat dikonfirmasi.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak pengelola SPPG Malo serta instansi terkait mengenai standar kelayakan lokasi dapur, jaminan higienitas pangan, serta mekanisme pemanfaatan aset desa tersebut. (Bim/Red)








