SuaraBojonegoro.com – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, bersama 28 camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta seluruh OPD menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, Rabu (4/3/2026) di Ruang Angling Dharma. Dalam kesempatan itu, Bupati menekankan langkah-langkah responsif dan solutif para camat pada isu prioritas pembangunan yang ada di wilayahnya masing-masing.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan, rakor ini terbentuk dari sinergi dan komunikasi dengan seluruh camat. Ia menegaskan, kehadiran pemerintah harus menjawab dan menyelesaikan masalah atau agenda yang ada di masyarakat.
“Posisi camat sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di desa. Maka selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Harus visioner, koordinatif, tegas, responsif, berintegritas dalam membangun pemerintahan yang tertib dalam menjawab tantangan yang ada,” ujarnya.
Dari koordinasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka perencanaan lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Dalam pemetaan wilayah, selanjutnya juga harus memahami kondisi demografi, geografis sehingga mampu mengangkat potensi di setiap kecamatan.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah juga mengingatkan jajarannya untuk selalu menyatukan wilayahnya, di antaranya menyatukan bangunan yang tidak berizin. Kini prioritas pembangunan tahun 2026 meliputi jalan, jembatan, gedung sekolah, serta mendorong potensi ekonomi dan pariwisata.
“Mana yang paling prioritas usulkan, sehingga yang menjadi harapan kita bersama sesuai Arahan Bapak Bupati, pemerintah yang hadir secara responsif dan solutif,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto manambahkan, Rakor kali ini berisi paparan para camat terkait program prioritas di wilayah masing-masing, yakni meliputi:
1. Potensi wilayah masing-masing (pertanian, wisata, dan UMKM), termasuk ;
– Pengelolaan Aset Pemkab di wilayah masing-masing;
– Infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, atau sarpras lain yang prioritas untuk dibangun;
2. Pelaksanaan program prioritas Pemkab (Gayatri, Domba Kesejahteraan, Kolega);
3. Progress Verval DTSEN beserta data keluarga yang sudah dan belum mendapatkan program dari Pemkab Bojonegoro;
4. Data penurunan per desa.
