Komisi B DPRD Bojonegoro Akan Rekomendasikan Sanksi Tegas Bagi Kios Nakal

Reporter : Moch Arifianto

​SuaraBojonegoro.com — Beban biaya produksi petani di Bojonegoro dipastikan akan berkurang signifikan menjelang musim tanam. Pemerintah secara resmi telah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, mulai berlaku sejak 22 Oktober 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025.​Menindaklanjuti keputusan pusat ini, DPRD Bojonegoro bergerak cepat memastikan implementasi di lapangan, diantaranya  Kios Wajib Terapkan Harga Baru.

​Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro dari Fraksi PAN, Lasuri, menegaskan bahwa semua kios pupuk di wilayah tersebut wajib menerapkan harga baru ini.
​”Pihak DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) sudah mengumpulkan distributor maupun kios dan mensosialisasikan harga pupuk bersubsidi yang baru. Oleh karena itu, semua kios harus menerapkan harga yang baru,” ujar Lasuri saat dikonfirmasi SuaraBojonegoro.com melalui sambungan akun Wathsappnya, Kamis (6/11/2025).

Baca Juga:  Raih Predikat WBK Polres Bojonegoro Mendapatkan Apresiasi Dari Ketua DPRD

​Kendati demikian, Lasuri mencatat kemungkinan adanya harga lama di lini ke-4 atau kelompok tani (Gapoktan) yang membeli stok dari kios sebelum kebijakan baru berlaku. Untuk mengatasi potensi penyimpangan, Komisi B DPRD Bojonegoro memberikan peringatan tegas berupa Ancaman rekomendasi Sanksi.

“Jika masih ada kios nakal dengan stok baru dan tidak memakai harga baru yang ditentukan, maka DPRD akan merekomendasikan kepada distributor untuk diberikan sanksi,” tegasnya.

​Kabar baik lainnya, ketersediaan pupuk subsidi di Bojonegoro dipastikan aman hingga akhir tahun ini, menjamin kebutuhan petani terpenuhi. Pemerintah daerah juga terus memperketat pengawasan distribusi agar pupuk tepat sasaran sesuai data penerima yang terdaftar. Petani diimbau membeli sesuai alokasi demi menjaga stabilitas pasokan.

Baca Juga:  Data Bantuan Personel Pemutus Covid 19 Yang Mirip Parsel Dari Pemkab Bojonegoro Dianggap Kurang Tepat Sasaran

​Namun, dalam proses penyaluran, muncul kendala yang disoroti. Lasuri menyebutkan bahwa jatah pupuk bersubsidi yang diterima seringkali lebih rendah dari yang diajukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
​
​Dengan adanya penurunan harga ini dan pengawasan ketat di lapangan, diharapkan sektor pertanian Bojonegoro semakin kuat. Lasuri menutup pernyataannya dengan harapan yang mewakili seluruh petani.

​”Harapannya untuk petani Bojonegoro, mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga HET, panennya bagus, harga panennya juga bagus, dan tidak ada hama maupun banjir.” Lanjutnya.

​Langkah penurunan HET pupuk ini diharapkan menjadi kunci untuk menekan biaya input produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat sektor pertanian desa menuju Indonesia yang lebih makmur. (Rif/Sas)